EtIndonesia.com Kekhawatiran terhadap potensi aktivitas spionase melalui teknologi buatan Tiongkok semakin meningkat di negara-negara Barat. Jerman kini dilaporkan mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan drone komersial Tiongkok serta membatasi sejumlah kendaraan listrik buatan negara tersebut di fasilitas militernya.
Kebijakan serupa juga dilaporkan diterapkan Amerika Serikat, Norwegia, Inggris, dan Polandia. Negara-negara tersebut semakin mewaspadai kemampuan kamera, sensor, serta sistem komunikasi modern yang berpotensi mengumpulkan informasi sensitif.
Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah kendaraan listrik dan drone komersial yang selama ini dianggap sebagai teknologi biasa dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional?
Jerman Larang Drone DJI di Lingkungan Militer
Pada 11 November 2026, majalah Jerman Der Spiegel dilaporkan mengungkap bahwa Bundeswehr, atau Angkatan Bersenjata Federal Jerman, telah memutuskan menghentikan penggunaan drone komersial buatan Tiongkok.
Menurut laporan tersebut, Kementerian Pertahanan Jerman mengonfirmasi bahwa drone produksi sejumlah perusahaan Tiongkok, termasuk DJI, akan secara bertahap digantikan dengan perangkat buatan Jerman maupun negara-negara Eropa lainnya.
Keputusan ini menjadi perubahan penting dalam kebijakan pengadaan teknologi militer Jerman.
Pasalnya, pada 2024, ketika Bundeswehr mulai mengembangkan strategi penggunaan drone, sejumlah produk DJI masih masuk dalam daftar peralatan yang diperbolehkan untuk dibeli.
Salah satunya adalah DJI Matrice M30T, drone yang dilengkapi kamera termal dan kemampuan pengamatan udara.
Namun, setelah bertahun-tahun membeli berbagai jenis drone DJI, militer Jerman menghadapi kesulitan melacak seluruh perangkat yang telah didistribusikan kepada unit-unit militernya.
Pemeriksaan satu per satu dianggap sulit dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, otoritas militer akhirnya memilih menerapkan pembatasan yang lebih luas.
Menurut laporan tersebut, badan kontraintelijen militer Jerman juga menemukan indikasi forensik yang mengarah pada kemungkinan kebocoran data dari drone buatan Tiongkok.
Temuan inilah yang disebut semakin memperkuat kekhawatiran mengenai keamanan informasi militer.
Meski demikian, rincian bukti tersebut belum dijelaskan secara terbuka dalam naskah sumber.
Mobil BYD, Geely, dan NIO Ikut Dibatasi
Pembatasan Jerman ternyata tidak berhenti pada penggunaan drone.
Sejumlah kendaraan produksi Tiongkok, termasuk BYD, Geely, dan NIO, juga dilaporkan masuk dalam daftar pembatasan internal militer.
Kendaraan tersebut tidak diperbolehkan memasuki kawasan keamanan tertentu di fasilitas pertahanan Jerman.
Bahkan, prajurit yang menggunakan mobil dari merek-merek tersebut disebut harus memarkirkan kendaraannya di luar kompleks militer, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Kekhawatiran utama berkaitan dengan kamera, sensor, navigasi satelit, serta sistem komunikasi yang terpasang pada kendaraan modern.
Perangkat tersebut berpotensi merekam lokasi fasilitas strategis, pergerakan personel, hingga aktivitas operasional militer.
Apabila informasi itu dapat diakses pihak yang tidak berwenang, kerahasiaan kegiatan pertahanan berpotensi terganggu.
Namun, keberadaan kamera dan sensor tidak otomatis membuktikan bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan spionase.
Amerika Serikat Lebih Dahulu Membatasi BYD
Langkah serupa dilaporkan telah dilakukan Amerika Serikat.
Pada 26 Oktober 2026, militer Amerika Serikat disebut melarang kendaraan produksi BYD memasuki Pangkalan Udara Kadena di Okinawa, Jepang.
Menurut laporan tersebut, kendaraan BYD dianggap menghadirkan risiko keamanan yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan terhadap personel maupun pelaksanaan misi militer.
Pangkalan Udara Kadena merupakan salah satu fasilitas militer Amerika Serikat yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Timur.
Lokasinya yang relatif dekat dengan Taiwan dan Laut Tiongkok Timur membuat perlindungan informasi operasional menjadi sangat penting.
Naskah sumber juga menyebut bahwa pada Juni 2026, Pentagon memasukkan BYD dan NIO dalam daftar yang berkaitan dengan dugaan hubungan perusahaan dengan sektor militer Tiongkok.
Namun, rincian dan status resmi daftar tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Norwegia Temukan Risiko Perekaman Informasi Militer
Kekhawatiran serupa dilaporkan muncul di Norwegia pada September 2026.
Ketika berlangsung kegiatan keamanan di Bandara Oslo, seorang prajurit yang menggunakan kendaraan sewaan disebut menemukan bahwa sistem kamera kendaraan telah merekam informasi sensitif di sekitar fasilitas militer.
Informasi tersebut dilaporkan mencakup kode akses pintu masuk, aktivitas personel, serta rute perjalanan kendaraan.
Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan sistem elektronik kendaraan dalam menyimpan informasi tanpa sepenuhnya disadari penggunanya.
Setelah kejadian tersebut, Norwegia dilaporkan memberikan kewenangan kepada pengelola fasilitas militer untuk membatasi kendaraan yang memiliki kemampuan perekaman tertentu.
Pembatasan dilakukan berdasarkan penilaian risiko keamanan.
Inggris Selidiki Kamera Kapal Tanpa Awak
Pada Agustus 2026, Inggris juga dilaporkan menghadapi persoalan keamanan teknologi.
Sebuah kapal permukaan tanpa awak bernama K-3, yang disebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi pasukan khusus dan Royal Marines, diketahui menggunakan kamera dengan komponen buatan Tiongkok.
Menurut laporan yang dikutip, perangkat tersebut terdeteksi mengirimkan sinyal komunikasi berkala menuju alamat IP di Tiongkok.
Sinyal tersebut dikenal sebagai heartbeat, yaitu komunikasi singkat yang menunjukkan bahwa suatu perangkat masih aktif atau terhubung.
Dalam perangkat komersial, komunikasi semacam ini merupakan hal yang umum.
Namun, dalam lingkungan militer, koneksi menuju jaringan yang tidak diketahui atau tidak diizinkan dapat menimbulkan risiko keamanan.
Kementerian Pertahanan Inggris dilaporkan segera memutus koneksi perangkat terkait dan melakukan pemeriksaan terhadap rantai pasokan komponennya.
Meski demikian, pengiriman sinyal heartbeat belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya pencurian informasi rahasia.
Polandia Perketat Pengamanan Sejak Februari 2026
Polandia juga disebut telah menerapkan langkah pencegahan sejak Februari 2026.
Negara tersebut dilaporkan membatasi kendaraan produksi Tiongkok memasuki fasilitas militer tertentu karena kekhawatiran terhadap kemampuan kamera, sensor, dan sistem pelacakan lokasi.
Pembatasan juga dapat diberlakukan terhadap kendaraan dari produsen lain apabila fungsi perekaman dan pengumpulan datanya tidak dapat dinonaktifkan.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa risiko keamanan tidak hanya ditentukan oleh negara asal produk, tetapi juga kemampuan teknologi yang terpasang di dalamnya.
Analisis: Teknologi Modern Menjadi Tantangan Keamanan Baru
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian negara-negara Barat terhadap keamanan perangkat teknologi yang terhubung dengan jaringan digital.
Drone dan kendaraan pintar memang menawarkan berbagai keuntungan, termasuk efisiensi operasional serta kemampuan pengamatan yang semakin canggih.
Namun, teknologi yang sama dapat menimbulkan kerentanan apabila pengumpulan data dan sistem komunikasinya tidak diawasi secara ketat.
Sejumlah pengamat menggambarkan potensi ancaman tersebut sebagai Kuda Troya, yakni sesuatu yang tampak bermanfaat tetapi berpotensi menyimpan risiko tersembunyi.
Walaupun demikian, dugaan kerentanan keamanan harus dibedakan dari bukti kegiatan spionase yang telah terkonfirmasi.
Bagi negara-negara Barat, perkembangan ini menjadi alasan untuk memperketat pemeriksaan teknologi di lingkungan pertahanan.
Sementara bagi produsen Tiongkok, meningkatnya pembatasan berpotensi menjadi tantangan dalam mempertahankan kepercayaan pasar internasional.
Kini, persaingan teknologi global bukan lagi sekadar persoalan harga, kualitas, dan kecanggihan produk.
Keamanan informasi telah menjadi salah satu pertimbangan utama. Bahkan, sebuah drone atau kendaraan listrik kini dapat dipandang sebagai potensi ancaman apabila digunakan di sekitar fasilitas militer yang sangat sensitif. (***)
