Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.796,8 triliun hingga 31 Oktober 2026 atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi pemerintah masih harus mengejar sekitar Rp514 triliun untuk memenuhi target penerimaan pajak hingga akhir tahun.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Suahasil menjelaskan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober telah mencapai 76,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak tersebut sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi nasional serta perbaikan administrasi perpajakan melalui penerapan sistem Coretax.
Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir tahun anggaran untuk mendukung pencapaian target APBN 2026.
PPh Nonmigas Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan PajakBerdasarkan jenis penerimaan, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas menjadi salah satu kontributor terbesar dengan realisasi mencapai Rp893,10 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Penerimaan dari sektor tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp793,55 triliun.
Penerimaan PPN dan PPnBM tersebut ditopang oleh aktivitas ekonomi serta konsumsi domestik yang turut mendukung pertumbuhan penerimaan negara.
Di sektor minyak dan gas bumi, penerimaan PPh migas mencapai Rp48,88 triliun atau meningkat 84,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan penerimaan PPh migas tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak bumi.
Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp20,52 triliun atau mengalami penurunan 3,7 persen.
Suahasil menjelaskan penurunan penerimaan PBB terjadi akibat pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.
Ia memperkirakan penerimaan dari pembayaran tersebut akan kembali tercermin dalam laporan APBN pada Desember 2026.
Penerimaan Deposit Pajak Turun 49,8 Persen, Kemenkeu Jelaskan PenyebabnyaSelain penerimaan dari jenis pajak utama, Kementerian Keuangan mencatat penurunan pada sejumlah pos penerimaan pajak lainnya.
Penerimaan pajak lainnya nondeposit turun 9 persen menjadi Rp7,1 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Sementara itu, penerimaan dari deposit pajak mengalami penurunan lebih besar, yakni 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun.
Suahasil menegaskan penurunan deposit pajak tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya pembayaran pajak dari masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena semakin banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran secara langsung ke pos penerimaan sesuai jenis kewajiban perpajakannya.
“Turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tetapi karena penggunaan akun deposit pajak lainnya itu sekarang makin mengecil," ujarnya.
Perubahan pola pembayaran tersebut membuat penggunaan akun deposit yang belum teridentifikasi jenis pajaknya semakin berkurang.
Kementerian Keuangan mengaitkan perkembangan administrasi perpajakan tersebut dengan implementasi sistem Coretax yang terus diperbaiki.
Pajak Ekonomi Digital Capai Rp14,1 TriliunDi tengah pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan, sektor ekonomi digital juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan aktivitas ekonomi digital lainnya mencapai Rp14,1 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas aktivitas ekonomi digital.
Kontribusi tersebut menjadi bagian dari penerimaan perpajakan nasional yang terus dioptimalkan pemerintah melalui penguatan administrasi dan pengawasan.
Pemerintah Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir 2026Dengan realisasi sebesar Rp1.796,8 triliun hingga Oktober 2026, pemerintah masih menghadapi kebutuhan penerimaan sekitar Rp514 triliun untuk memenuhi target yang disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa.
Sisa target tersebut harus dikejar melalui penerimaan pajak selama November dan Desember 2026.
Kementerian Keuangan menyebut pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23,2 persen hingga Oktober menjadi salah satu indikator meningkatnya penerimaan negara dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Selain mengandalkan aktivitas ekonomi domestik, pemerintah juga terus melakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax untuk mendukung pengelolaan penerimaan.
Realisasi penerimaan pada dua bulan terakhir tahun anggaran akan menentukan capaian akhir penerimaan pajak Indonesia sepanjang 2026.
