Polda NTT Sebut Bupati Kupang Iming-imingi Korban Pemerkosaan dengan Pekerjaan

KUPANG, KOMPAS - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur akhirnya membeberkan dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Yosef Lede, Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur. Polisi memastikan tegaknya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/11/2026) mengatakan, pada Kamis (12/11) kemarin, telah diterima laporan dari korban RWM (21). Nomor laporan, LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Terlapor dengan inisial YL itu tak lain adalah Yosef Lede.

Henry memaparkan, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh terlapor.

"Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi," ujar Henry. Peristiwa itu terjadi di rumah dinas Bupati Kupang yang beralamat di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Rabu (11/11/2026) malam.

Henry menegaskan komitmen Polda NTT untuk menangani setiap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Pihaknya memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ia juga mengingatkan, dalam penanganan perkara, polisi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif guna mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT Komisaris Besar Nova Irone Surentu menambahkan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah. Di antaranya visum et repertum (VER) dan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi.

"Kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban," ucap Nova.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jeny Widyawati, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak NTT yang dihubungi secara terpisah mengatakan, pihaknya sedang bersama pelapor korban. Mereka mendampingi korban di tempat yang aman.

Menurut Jeny, korban mengalami trauma dan kini dalam pemeriksaan psikolog. "Kami sifatnya mendampingi," kata Jeny yang enggan menjelaskan lebih jauh mengenai kasus tersebut. "Intinya kami mendampingi," ujar Jeny berulang kali.

Jeny membatasi diri dalam menjelaskan lebih detil kasus itu mengingat kasus masih sedang ditangani oleh polisi. Tugas mereka ingin memastikan pelapor yang juga diduga korban dalam keadaan tidak tertekan ketika memberikan kesaksian.

Informasi kasus dugaan pemerkosaan pertama kali diterima Kompas dari sumber terpercaya pada Kamis (12/11/2026) tengah malam. "Ada kasus Bupati Kupang lakukan pemerkosaan di rumah jabatan. Kejadian kemarin (Rabu 11/11/2026)," katanya.

Menurut sumber tersebut, korban yang berusia 21 tahun itu diiming-imingi akan mendapatkan pekerjaan dari terlapor. Namun, setelah berada di rumah jabatan atau rumah dinas, korban mengalami kekerasan seksual. "Mereka masih punya hubungan keluarga," katanya.

Sumber itu menuturkan, korban melaporkan peristiwa itu kepada orangtuanya. Ibu korban dan korban berserta petugas dari dinas perlindungan perempuan dan anak lalu mendatangi Polda NTT untuk melaporkan kejadian tersebut.

Sementara itu, Yosef Lede belum bisa menyampaikan sikap resmi atas kasus tersebut.