Jakarta, VIVA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau perdagangan online bertujuan menciptakan persaingan usaha yang setara antara pedagang di platform digital dan gerai konvensional.
"Pajak PMSE esensinya adalah untuk memperbaiki level playing field (kesetaraan persaingan), meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026)
Ia memberikan contoh saat melakukan pembelian barang di gerai konvensional selama ini dikenakan PPN. Sementara itu, transaksi serupa melalui platform digital sebelumnya belum dikenakan PPN dalam skema tersebut.
Perbedaan perlakuan pajak itu dinilai berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak setara. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan PPN atas transaksi digital agar pedagang online dan konvensional mendapatkan perlakuan perpajakan yang lebih seimbang.
Suahasil menambahkan, pemungutan PPN PMSE untuk transaksi lintas negara telah lebih dahulu diterapkan. Salah satu contohnya adalah layanan video streaming berlangganan yang digunakan masyarakat.
Sementara itu, penerimaan PPN PMSE dari transaksi domestik mulai terkonsolidasi pada November 2026.
Pemerintah akan mengumumkan realisasi penerimaan pajak tersebut pada bulan berikutnya, setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengonsolidasikan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak.
Suahasil mengatakan, pembayaran pajak tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November. (ANT)
