Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak mengatur secara spesifik asal-usul dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Muzani usai rapat gabungan persiapan pengisian jabatan wakil presiden di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Muzani mengatakan, berdasarkan ketentuan UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," kata Muzani.
Ketika ditanya mengenai ketentuan dalam Undang-Undang MD3 yang mengatur persyaratan asal calon wakil presiden, termasuk ketentuan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelumnya, Muzani mengatakan, presiden akan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
"Saya kira presiden mempertimbangkan itu," ujarnya.
Muzani meminta semua pihak bersabar menunggu proses pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo. Ia mengatakan seluruh tahapan baru akan mulai berjalan setelah MPR mengirimkan surat kepada Presiden.
"Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," pungkasnya.
