HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI La Tinro La Tunrung berharap pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dapat mengakhiri polemik politik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
La Tinro meminta seluruh pihak menghentikan perdebatan dan saling menyalahkan, kemudian mengalihkan perhatian pada agenda pembangunan serta persoalan bangsa yang membutuhkan perhatian bersama.
La Tinro menilai pengunduran diri Gibran harus menjadi momentum untuk meredakan ketegangan politik sekaligus memperkuat konsolidasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Harapan kita ke depan, dengan adanya pengunduran diri ini, situasi politik bisa mereda. Tidak ada lagi yang perlu dipertengkarkan. Sekarang kita harus berpikir bagaimana Indonesia lebih baik ke depan,” ujar La Tinro saat dikonfirmasi pada Kamis, 12 November 2026.
Bupati Enrekang dua periode ini juga menilai keputusan pengunduran diri tersebut perlu dihormati sebagai bentuk keikhlasan Gibran. Karena itu, menurut dia, tidak seharusnya muncul lagi pertentangan yang justru memperpanjang polemik politik nasional.
La Tinro menjelaskan, pengunduran diri Gibran turut berdampak pada agenda politik di DPR RI. Rapat paripurna yang sebelumnya direncanakan untuk menindaklanjuti agenda pemakzulan atau hak menyatakan pendapat akhirnya dibatalkan.
“Paripurna untuk melanjutkan yang orang katakan pemakzulan, menyatakan pendapat, tidak jadi dilaksanakan. Rapat paripurna tadi sudah dibatalkan,” katanya.
Diketahui, nama La Tinro menjadi salah satu dari lima anggota DPR RI daerah pemilihan Sulsel yang menandatangani dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.
La Tinro menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan sikap pribadi sebagai anggota DPR RI yang menjalankan amanah konstituen, bukan instruksi partai maupun keputusan kolektif Fraksi Gerindra.
Menurut La Tinro, penandatanganan tersebut dilatarbelakangi pandangannya terhadap persoalan hukum yang sebelumnya berkembang terkait jabatan Wakil Presiden.
Ia menyebut telah mencermati sejumlah putusan lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang menurut pandangannya telah memberikan dasar hukum dalam persoalan tersebut.
“Agenda pernyataan pendapat itu bukan partai, tetapi perorangan-perorangan. Saya menyampaikan pendapat sebagai anggota DPR RI yang juga diberi amanah, khususnya dari Dapil 3 Sulsel,” jelas Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini.
La Tinro menambahkan bahwa keputusan menandatangani dokumen tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab politiknya sebagai wakil rakyat.
Terkait pengisian jabatan Wakil Presiden, La Tinro menyebut proses pengusulan calon pengganti nantinya akan menjadi bagian dari kewenangan dan kebijakan Presiden Prabowo.
Ia mengatakan bahwa mekanisme tersebut akan melibatkan pembahasan nama-nama calon sebelum diajukan Presiden untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku di DPR RI.
La Tinro mengaku belum ingin berspekulasi mengenai figur yang akan mengisi posisi tersebut. Ia menilai masih banyak tokoh yang memiliki kapasitas, kecerdasan, dan loyalitas untuk mendampingi Presiden Prabowo.
“Saya kira kalaupun mau diusulkan, itu sudah terlalu jauh. Kita harus tahu diri juga. Masih banyak orang yang lebih hebat, lebih pintar, dan memiliki kemampuan untuk itu,” ujarnya.
Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai figur pengganti kepada Presiden Prabowo yang dinilai lebih memahami kebutuhan pemerintahan dan kriteria pendampingnya.
Meski demikian, La Tinro berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak berlangsung lama. Ia mengingatkan adanya batas waktu 60 hari sebagaimana ketentuan konstitusi.
Menurutnya, percepatan pengisian jabatan tersebut penting agar Presiden Prabowo segera memiliki pendamping dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Semoga segera ada pengganti Wapres Mas Gibran, sehingga masalah-masalah yang ada di Indonesia dapat segera diselesaikan. Bagaimanapun, Bapak Presiden perlu pendamping,” katanya.
La Tinro juga berharap momentum pergantian Wakil Presiden dapat menjadi awal untuk memperkuat fokus pemerintahan terhadap persoalan nasional, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi hingga pengelolaan sumber daya alam.
Ia menekankan besarnya potensi sumber daya alam Indonesia harus dikelola secara optimal dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut dia, pengelolaan kekayaan alam harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Harapan kita, sumber daya alam ini sesuai Pasal 33 kembali untuk rakyat. Sangat disayangkan kalau potensi yang begitu besar tidak dikelola dengan baik,” tutupnya.(ams)
