HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuka desk investasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah sekaligus mempercepat realisasi berbagai proyek investasi yang masih menghadapi kendala.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan, desk investasi di Sulsel merupakan yang kelima dibuka pemerintah setelah sebelumnya hadir di Kepulauan Batam, Bali, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.
Tidak hanya melayani kebutuhan investasi di Sulsel, desk tersebut untuk sementara juga akan mengakomodasi koordinasi investasi di wilayah Sulawesi dan kawasan Indonesia timur, termasuk Maluku.
“Desk investasi ini adalah langkah koordinasi kita untuk lebih turun dan bisa berkoordinasi lebih baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, khususnya teman-teman DPMPTSP dan juga para pelaku usaha,” ujar Todotua, usai penandatanganan MoU oleh Wamen dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terkait pembukaan Desk Investasi, di Aula Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Jumat, 13 November.
Ia menjelaskan, pembukaan desk investasi bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi terkait berbagai persoalan perizinan maupun investasi di daerah.
Melalui fasilitas tersebut, pemerintah pusat ingin memastikan setiap persoalan yang menghambat kegiatan investasi dapat ditangani secara lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Menurut Todotua, pemerintah juga berkepentingan mengawal seluruh proyek investasi, termasuk proyek yang pelaksanaan teknisnya melibatkan kerja sama antarpelaku usaha atau business to business (B2B).
Pengawalan tersebut mencakup dukungan terhadap strategi pelayanan hingga pemberian insentif bagi investasi yang akan dilaksanakan.
“Semua proyek yang berkaitan dengan investasi, Kementerian Investasi punya kewajiban untuk mengawal itu. Kami dari pemerintah memberikan dukungan terhadap strategi pelayanan dan insentif-insentif yang diberikan terhadap investasi-investasi yang akan dilaksanakan,” jelasnya.
Lebih jauh, desk investasi juga memiliki misi mengurai berbagai hambatan atau bottlenecking yang menyebabkan proyek maupun rencana investasi di daerah belum dapat direalisasikan.
Todotua menyebut, kendala yang kerap dihadapi investor antara lain persoalan perizinan, koordinasi lintas kementerian dan instansi, hingga ketersediaan lahan.
Karena itu, keberadaan desk investasi diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mencari solusi atas berbagai persoalan tersebut.
“Kita juga punya misi untuk berkoordinasi dengan teman-teman daerah agar bisa mempercepat pelaksanaan atau merealisasikan dengan segera apa yang menjadi kendala dan hambatan, sehingga itu bisa segera terimplementasi,” pungkasnya.
Desk Investasi tersebur akan berpusat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, di Jl Bougenville, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Dengan hadirnya Desk Investasi, diharapkan geliat perekonomian di Indonesia Timur, khususnya Sulsel makin meningkat.(uca)
