Lalu Hadrian Irfani Wakil Ketua Komisi X DPR menayatakan, pihaknya akan merevisi aturan penyetaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) untuk mencegah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka terulang.
“Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” katanya dilansir dari Antara, Jumat (13/11/2026).
Lalu menyebut, polemik ijazah Gibran menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komisi X DPR. Sehingga menurutnya, perlu regulasi yang jelas agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, kejelasan regulasi penting karena tidak sedikit warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Oleh karena itu, ketentuan penyetaraan diperlukan agar proses pengakuan pendidikan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini. Macam-macam penafsirannya karena memang kita tidak punya regulasi yang betul-betul mengikat terkait dengan itu,” ucapnya.
Pihaknya berharap regulasi yang disusun dapat menjadi acuan yang mengikat sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan perdebatan di kemudian hari.
Seperti diketahui sebelumnya, Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) membenarkan adanya penerbitan surat keputusan (SK) tentang pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
“Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen mengeluarkan SK tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” terangnya, Kamis (12/11/2026).
SK yang ditandatangani Tatang Muttaqin Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen pada 11 November itu mencabut SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Kemendikdasmen juga memerintahkan penarikan SK tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya serta menyatakan dokumen itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengatakan, pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan surat keterangan tersebut.
“Suket itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan suket tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pungkasnya.(ant/ris/ipg)
