Kementerian Keuangan memastikan kesiapan alokasi anggaran belanja pegawai untuk menggaji sebanyak 158 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
IDXChannel - Kementerian Keuangan memastikan kesiapan alokasi anggaran belanja pegawai untuk menggaji sebanyak 158 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kepastian tersebut disampaikan menyusul rencana pemerintah membuka kembali seleksi rekrutmen aparatur negara dalam waktu dekat.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto menjelaskan bahwa pembukaan formasi sebanyak 158 ribu CPNS tersebut ditujukan guna menggantikan jumlah pegawai negeri sipil yang memasuki masa purnabakti. Oleh karena itu, porsi anggaran penggajiannya dipastikan telah terakomodasi dalam kas negara.
"158 ribu itu terutama untuk menggantikan jumlah PNS yang pensiun sebenarnya, sehingga sebenarnya dari segi anggaran untuk penggajian sudah tersedia," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).
Sudarto menambahkan, tahapan pengumuman dan proses awal rekrutmen akan dimulai pada akhir tahun ini, sementara rangkaian proses seleksinya diproyeksikan berlangsung hingga semester I-2027.
Berdasarkan jadwal yang dihimpun, pendaftaran seleksi CPNS dijadwalkan mulai dibuka pada pekan keempat November 2026.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan merilis rincian tahapan seleksi beserta daftar formasi pada kisaran tanggal 20 November 2026, setelah mengantongi penetapan data formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta instansi kementerian dan lembaga (K/L).
Pada rekrutmen kali ini, pemerintah memprioritaskan alokasi formasi guna menunjang pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), meliputi kebutuhan tenaga di sekolah terintegrasi, Sekolah Unggulan Garuda, polisi hutan, hingga satuan pengendalian kebakaran hutan Manggala Agni.
Sebelumnya, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi penghitungan akhir jumlah formasi yang akan dibuka pada periode ini.
"Yang dibuka mungkin kita sedang menghitung ulang lagi, mungkin sekitar 150 ribuan," ujar Rini Widyantini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
(kunthi fahmar sandy)
