Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Oktober 2026 mencapai Rp551,8 triliun atau 120 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 37 persen secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Suahasil menyampaikan perkembangan penerimaan negara tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.
Menurut Suahasil, peningkatan PNBP ditopang oleh sejumlah komponen penerimaan, termasuk pendapatan tidak berulang atau one-off yang berasal dari kegiatan penertiban kawasan hutan.
Penerimaan dari penertiban kawasan hutan hingga Oktober 2026 tercatat telah memberikan kontribusi lebih dari Rp55 triliun terhadap kas negara.
Selain itu, peningkatan PNBP juga didukung oleh pendapatan sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan (KND), kementerian/lembaga (K/L), serta badan layanan umum (BLU).
Penerimaan SDA Capai Rp256,1 Triliun, Didukung Kenaikan Harga KomoditasPendapatan negara dari sektor sumber daya alam hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp256,1 triliun, meningkat 23,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan penerimaan SDA tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas yang turut mendorong peningkatan pendapatan negara.
"Harganya tinggi makanya PNBP-nya juga meningkat," kata Suahasil.
Secara terperinci, penerimaan SDA berasal dari sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp105,1 triliun dan sektor nonmigas sebesar Rp150,9 triliun.
Sementara itu, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan mencapai Rp58 triliun hingga Oktober 2026.
Penerimaan KND tersebut bersumber dari surplus Bank Indonesia (BI) serta pembayaran dividen dari special mission vehicle (SMV) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, PNBP yang berasal dari kementerian/lembaga telah mencapai Rp130 triliun, melampaui proyeksi yang sebelumnya ditetapkan dalam laporan semester.
Meski telah melampaui proyeksi tersebut, pemerintah masih perlu mengupayakan tambahan penerimaan PNBP kementerian/lembaga sebesar Rp6,1 triliun.
Adapun pendapatan dari badan layanan umum telah terealisasi sebesar Rp107,7 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, Penerimaan Pajak Tumbuh 20,8 PersenSecara keseluruhan, pendapatan negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau setara dengan 83 persen dari target APBN 2026.
Penerimaan perpajakan mencatatkan pertumbuhan sebesar 20,8 persen secara tahunan, dengan total realisasi mencapai Rp2.064 triliun.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun, setara dengan 79,5 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.
Pertumbuhan penerimaan perpajakan tersebut turut menopang pendapatan negara di tengah peningkatan realisasi belanja pemerintah sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Belanja Negara Capai Rp2.997,2 Triliun hingga Oktober 2026Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp2.997,2 triliun, meningkat 15,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut telah mencapai 78 persen dari total alokasi belanja dalam APBN 2026.
Belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.343,6 triliun, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga dan belanja nonkementerian/lembaga.
Secara terperinci, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp1.239,1 triliun, sedangkan belanja nonkementerian/lembaga tercatat sebesar Rp1.104,5 triliun.
Selain belanja pemerintah pusat, pemerintah telah merealisasikan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun hingga Oktober 2026.
APBN Defisit Rp379,3 Triliun, Keseimbangan Primer Justru SurplusDengan total pendapatan negara sebesar Rp2.618 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun, APBN hingga akhir Oktober 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun.
Defisit tersebut setara dengan 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski APBN mengalami defisit, keseimbangan primer justru mencatatkan surplus sebesar Rp114,8 triliun hingga Oktober 2026.
Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan desain awal APBN 2026 yang sebelumnya menetapkan defisit keseimbangan primer sebesar Rp89,7 triliun.
Dengan demikian, realisasi keseimbangan primer hingga Oktober 2026 menunjukkan posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.
