JAKARTA, KOMPAS.TV - Gibran Rakabuming Raka berpotensi menerima uang pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta per bulan setelah berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Besaran tersebut mengacu pada ketentuan uang pensiun bagi Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
PT TASPEN menjelaskan, pensiun pokok diberikan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Baca Juga: Fasilitas Pensiun yang Didapat Gibran Usai Berhenti sebagai Wapres
Service and Membership Division Head PT TASPEN, Tatan Hidayat, mengatakan masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima mantan Wakil Presiden.
Meskipun Gibran belum menyelesaikan satu periode penuh sebagai Wakil Presiden, hal tersebut tidak mengurangi persentase pensiun pokok yang menjadi haknya apabila memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.
"Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima," kata Tatan di Bandung dalam Rapat Strategi Komunikasi PT TASPEN, Jumat (13/11/2026).
Dalam paparan TASPEN bertajuk Pensiun Pejabat Negara (Wakil Presiden), tercantum estimasi pensiun pokok Gibran sebesar Rp20.160.000 per bulan.
Selain pensiun pokok, terdapat tambahan tunjangan dengan status tanggungan istri dan dua orang anak.
Tatan memperkirakan total manfaat pensiun yang diterima mencapai sekitar Rp22 juta.
Baca Juga: AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Wapres Pengganti Gibran, Serahkan Penuh ke Presiden Prabowo
Masa Jabatan Tidak Memengaruhi Besaran PensiunHak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pasal 6 ayat (1) UU tersebut menyatakan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) mengatur besaran uang pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Ketentuan mengenai kategori berhenti dengan hormat juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.
Dalam penjelasan aturan tersebut, berhenti atas permintaan sendiri termasuk salah satu kategori pemberhentian dengan hormat.
Baca Juga: Gibran: Paling Berat Membuat Kecewa Partai yang Membimbing dan Membesarkan Saya
Dengan ketentuan itu, pengunduran diri atas permintaan sendiri dapat termasuk kategori berhenti dengan hormat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pembayaran Pensiun Menunggu Keputusan PresidenMeski hak pensiun diatur dalam peraturan perundang-undangan, TASPEN menjelaskan pembayaran tidak dilakukan secara otomatis setelah pejabat menyatakan berhenti dari jabatannya.
Tatan mengatakan, penetapan hak tersebut terlebih dahulu menjadi kewenangan pemerintah melalui Keputusan Presiden yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Setelah keputusan tersebut diterbitkan, TASPEN akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan penetapan yang berlaku.
"Kewenangan Taspen itu sebenarnya di akhir ya. Nanti ada kewenangan dari penetapan dari Keputusan Presiden yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara. Nah, berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan tadi, tentu Taspen akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Taspen," ujar Tatan.
Baca Juga: Muzani Umumkan Pemilihan, Pelantikan dan Pengesahan Wapres Baru pada 2 Desember 2026
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- Gibran Rakabuming Raka
- pensiun Gibran
- pensiun Wapres
- TASPEN
- uang pensiun pejabat negara
- uang pensiun Gibran
