tvOnenews.com, Bogor – Suasana di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, tampak sibuk pada Jumat (13/11/2026) sore seiring berdatangannya sejumlah petinggi partai politik koalisi serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto tiba sekitar pukul 16.15 WIB menumpangi mobil Toyota Alphard putih bersama Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Keduanya merapat guna mendampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Mendampingi Bang Zul (Zulkifli Hasan)," ujar Bima singkat kepada awak media setibanya di pintu masuk Istana Bogor.
Tak berselang lama, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, juga terlihat memasuki area istana.
- ANTARA
Sebelumnya, iring-iringan kendaraan dinas Presiden Maung Garuda RI 1 telah lebih dulu tiba sekitar pukul 14.00 WIB, yang kemudian disusul oleh mobil dinas sejumlah menteri berpelat nomor RI 5, RI 14, RI 26, dan RI 27.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membenarkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan para ketua umum partai politik pada Jumat sore ini secara khusus membahas langkah strategis terkait pengisian jabatan Wakil Presiden RI yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti.
"Kemarin (Kamis 12 November) kami ketemu Pak Prabowo di sana dan beliau juga menyampaikan besok (Jumat) saya ketemu ketua-ketua umum partai politik," ungkap Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
- Istimewa
Sinkronisasi Istana dan Sidang Paripurna MPR RI
Habiburokhman menjelaskan bahwa langkah konsolidasi di Istana Bogor berjalan beriringan dengan tahapan konstitusional di parlemen.
Pada Jumat pukul 14.00 WIB, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Rapat Gabungan untuk mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo agar menyodorkan dua nama calon wakil presiden dalam kurun waktu maksimal 14 hari.
Setelah dua nama kandidat diterima, tim verifikasi MPR yang beranggotakan 36 orang akan langsung bekerja memeriksa kelengkapan syarat sebelum dibawa ke forum tertinggi pengambilan keputusan.
"Idealnya kalau (Sidang Paripurna) pelantikan kan harus ada Presiden ya. Makanya juga akan disesuaikan dengan jadwal Pak Prabowo," pungkasnya.
