HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peluang Ketua DPR RI Puan Maharani menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI terancam tertutup.
Pasalnya, Partai Gerindra memberi sinyal bahwa kandidat pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Sinyal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, yang mengingatkan bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden tidak bisa dilakukan sembarangan karena telah diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan.
Ia meminta publik mencermati ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pengajuan calon wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Anda baca konstitusi, sudah ada aturan,” kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Aturan yang dimaksud Habiburokhman merujuk pada Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam penjelasan ketentuan tersebut, pengusulan dua calon wakil presiden kepada MPR merupakan prakarsa Presiden, dengan kandidat berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.
Ketentuan itu membuat asal-usul politik kandidat menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengisian kursi wakil presiden.
Jika merujuk pada penjelasan tersebut, Puan Maharani yang merupakan politikus PDI Perjuangan berpotensi tidak masuk dalam skema pengusulan karena partainya bukan bagian dari koalisi pengusung Prabowo pada Pilpres 2024.
Meski demikian, persoalan siapa yang berhak menggantikan Gibran tetap harus mengacu pada keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku, bukan sekadar membaca peta koalisi politik.
Habiburokhman juga mengingatkan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak dibiarkan berlangsung terlalu lama karena posisi tersebut memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, presiden membutuhkan wakil untuk membantu menjalankan tugas kenegaraan, terutama ketika terdapat sejumlah agenda pemerintahan yang membutuhkan keterlibatan wakil presiden.
“Jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan,” pungkasnya.
Peta Politik Pengganti Gibran
Pernyataan Gerindra tersebut memberikan gambaran bahwa partai-partai pengusung Prabowo pada Pilpres 2024 berpotensi memiliki posisi strategis dalam pembahasan calon pengganti Gibran.
Apabila mekanisme pengusulan mengikuti ketentuan yang disampaikan Habiburokhman, Presiden Prabowo memiliki peran penting karena pengajuan dua kandidat kepada MPR merupakan prakarsanya.
Situasi ini sekaligus membuka ruang bagi partai-partai dalam koalisi pengusung Prabowo untuk memperhitungkan figur yang akan diusulkan mengisi posisi wakil presiden.
Sinyal Gerindra bukan hanya menyangkut sosok pengganti Gibran, tetapi juga memperlihatkan bagaimana konfigurasi politik koalisi Prabowo dapat memengaruhi dinamika perebutan kursi wakil presiden. (*)
