Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak Gedung Nasional Indonesia (GNI), sebuah gedung kuno yang dibangun pada era 1950-an, dijadikan lokasi pasar penampungan untuk pedagang selama Pasar Tanjung direvitalisasi.
Rencananya, Pasar Tanjung akan mulai direvitalisasi pada 2028. Pemerintah Kabupaten Jember saat ini sedang melaksanakan kajian kelayakan atau *feasibility study* maupun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai bagian dari persyaratan pembuatan *Detail Engineering Design* (DED).
Dari hasil pertemuan Komisi B dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan Jember, terungkap bahwa pedagang komoditas basah akan ditempatkan di Lapangan Talangsari dan beberapa pasar di sekitar Pasar Tanjung, seperti Pasar Gebang, Pasar Bungur, dan Pasar Mangli.
“Nah, yang kedua, untuk pedagang komoditas kering proyeksinya akan ditempatkan di Gedung, eh, GNI Kabupaten Jember,” kata Ketua Komisi B Candra Ary Fianto, Jumat (13/11/2026).
Candra menolak rencana tersebut. “Bukannya kami tidak mendukung para pedagang atau tidak mendukung pemerintah. Namun, ada regulasi yang menyatakan bahwa GNI termasuk bangunan yang didaftarkan menjadi bangunan cagar budaya,” katanya.
Menurut Candra, perlu ada solusi agar tidak terjadi konflik horizontal dan pelanggaran aturan dalam proses pemindahan pedagang ke pasar penampungan sementara. Sebelumnya, Komisi B juga sempat menolak ketika ada informasi bahwa GNI akan dijadikan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami ingin GNI ini difungsikan sebagai museum, karena Jember belum punya museum daerah,” kata Candra.
Soal penolakan Komisi B, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Jember, Sartini, mengaku tidak tahu soal status GNI. “Kami tahunya itu aset Pemkab, jadi kami ajukan (sebagai lokasi penampungan pedagang),” katanya.
Sartini berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember. “Ini kan baru informasi. Apakah betul GNI itu masuk cagar budaya, kami akan tanya juga ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata juga,” katanya.
Menurut buku *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe dan Sekarang*, GNI saat itu berfungsi sebagai balai pertemuan organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Pemerintah daerah saat itu membantu pembangunan dan membebaskan gedung tersebut dari pajak tontonan.
RZ Hakim, sejarawan Jember, mengatakan GNI dibangun pada era 1950–1960 berdasarkan perintah Presiden Sukarno. “Presiden Sukarno memerintahkan anak-anak sekolah teknik dan sekolah teknik menengah untuk membuat bangunan berdesain arsitektur Indonesia,” katanya, seperti diberitakan Beritajatim.com, 10 November 2025.
Menurut Hakim, Sukarno ingin bentuk bangunan Indonesia melepaskan diri dari pengaruh kolonial dan Erosentris. “Kita anti Netherland sampai ke urusan arsitektur. Ketika dibarengi narasi yang benar, GNI melengkapi kepingan-kepingan sejarah Jember,” katanya.
Hakim menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk merestorasi GNI. “Meskipun ada unsur inovasi di sana, tidak menghilangkan identitas GNI, dan orang masih tahu itu GNI,” katanya.
Menurut Hakim, GNI bisa dijadikan lokasi gedung kesenian atau museum daerah. “Lebih mudah dijangkau kalau di sana ada museum daerah,” katanya.
Pada 13 Januari 2022, Yayasan Gedung Nasional Indonesia (GNI) menyerahkan asetnya berupa gedung pertemuan kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Berkas-berkas aset tersebut diterima oleh Bupati Jember Hendy Siswanto di Pendapa Wahyawibawagraha.
Sebagaimana dilansir Jemberkab.go.id pada 14 Januari 2022, Sekretaris Yayasan GNI Sri Mulyati Munajah menyampaikan bahwa personel struktural organisasi sudah banyak yang meninggal dunia. Penyerahan gedung itu merupakan amanat Ketua Yayasan GNI almarhum Munajah, yang berharap dengan diserahkan kepada Pemkab Jember, GNI tidak terbengkalai dan bisa dirawat. [wir/kun]
