Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan bahwa upaya penuntasan tuberkulosis (TB) tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menjadi langkah strategis pemerintah daerah (Pemda) menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Menurutnya, proses pengobatan TB yang membutuhkan waktu panjang berpotensi mengganggu produktivitas penderita, bahkan menyebabkan kehilangan pekerjaan dan berdampak pada kesejahteraan keluarga.
"Bicara masalah kesehatan khususnya TB ini bukan hanya masalah kesehatan saja, karena kalau suspek diobatin butuh waktu enam bulan dan berhenti bekerja, statusnya pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan," ujarnya dalam kegiatan Peninjauan Pelaksanaan Skrining TB yang Diintegrasikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Ruang Nyimas Gandasari, Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini masih menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tuberkulosis tertinggi, dengan estimasi 1.090.000 kasus pada tahun 2025. Penyakit tersebut juga menyebabkan sekitar 125 ribu kematian setiap tahunnya. Untuk mempercepat penanganannya, Wiyagus mendorong Pemda untuk menyelaraskan target penanggulangan TB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam prosesnya, Wiyagus mengajak Pemda untuk mengoptimalkan pendekatan jemput bola melalui gerakan gotong royong terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Upaya ini perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari PKK, Posyandu, RT/RW, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas untuk menjangkau kontak erat pasien TB dan memastikan mereka memperoleh penanganan.
"Rereonganlah kalau istilah Sunda itu, bersama-sama gotong royong merangkul PKK, Posyandu, RT, RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendatangi kontak erat, jangan ditawarkan lagi, langsung saja kalau mau kumannya mati ya minum obat," tuturnya.
Wiyagus juga mengapresiasi Pemda dan tenaga kesehatan atas dedikasi serta kolaborasi lintas sektor mereka dalam mendukung penanggulangan TB. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
"Jadi sebenarnya kalau ini berhasil paketnya lengkap, bukan hanya tuberkulosis yang hilang, tetapi pengangguran juga otomatis akan menurun, perekonomian keluarga juga akan meningkat," pungkasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Bupati Cirebon Imron, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Elfin Elyas, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan tenaga kesehatan setempat.
