Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 7 gigawatt (GW) pada 2040. Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut, salah satu proyek yang disiapkan adalah PLTN terapung atau small modular reactor (SMR) untuk wilayah Indonesia timur.
"Kalau tidak salah, pemerintah kita sudah sepakat dengan Rusia untuk pengadaan small modular reactor atau SMR. Ini adalah tenaga nuklir berskala kecil yang ditempatkan di atas kapal terapung," ujar Hashim dalam Konferensi Pers di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim COP 31 di Antalya, Turki, Jumat (13/11).
Selain dengan Rusia, menurut dia, terdapat sejumlah investor yang tertarik pada proyek PLTN di Indonesia. Beberapa di antaranya berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Cina, dan Korea Selatan.
"Banyak yang tertarik untuk berinvestasi dan mengoperasikan pembangkit tersebut," ujar dia.
Pemerintah juga menargetkan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW pada 2026. Menurut Hashim, target-target tersebut diharapkan dapat mempercepat penghentian penggunaan energi listrik dari pembangkit batu bara.
Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan Indonesia mampu mencapai 100% bauran energi bersih dalam 10 tahun ke depan, lebih cepat dari target dunia pada 2060.
Pada COP31, dunia didorong untuk memasuki “era listrik” dengan kenaikan target dari 25% menjadi 35% pada 2030. Target tersebut akan dicapai melalui elektrifikasi sektor transportasi, bangunan, dan industri dan diharapkan mendukung penguatan ketahanan energi global.
Target elektrifikasi mengacu pada analisis Badan Energi Internasional (IEA) dan Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) terkait langkah yang dibutuhkan agar dunia tetap berada pada jalur pembatasan kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celsius dibandingkan era praindustri.
Sejalan dengan target tersebut, COP31 mencatat adanya peningkatan komitmen investasi tahunan untuk pembangunan jaringan listrik dam energi baru terbarukan (EBT) dari sebelumnya sebesar US$ 148 miliar menjadi US$156 miliar atau sekitar Rp2.808 triliun.
