JAKARTA – Kepercayaan investor menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, pemerintah dinilai perlu memperkuat reformasi tata kelola, kepastian regulasi, serta keterbukaan informasi untuk menjaga kredibilitas pasar Indonesia.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai persepsi investor domestik maupun asing sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjaga kepastian institusional dan arah kebijakan ekonomi. Pelaku pasar akan mencermati upaya pemerintah dalam menjamin stabilitas regulasi, melindungi kontrak investasi, serta memperkuat koordinasi antarlembaga.
Baca Juga
Asing Borong Saham, IHSG Hadapi Ujian MSCI
Marak Sentimen Positif, IHSG dan Rupiah Kompak Menguat
IHSG Dibuka Menguat, Kenaikan Cadangan Devisa Jadi Sentimen Positif
“Investor membutuhkan kepastian institusional, bukan sekadar jaminan politik. Pemerintah harus menjaga kepastian kontrak, menertibkan regulasi, memperkuat tata kelola pasar modal, serta menyampaikan arah kebijakan secara konsisten,” kata Syafruddin, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, kepastian regulasi dan koordinasi pemerintahan yang solid dapat menekan persepsi risiko investasi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan keyakinan investor untuk melakukan ekspansi, mempercepat realisasi proyek, serta menciptakan tingkat imbal hasil yang lebih wajar. Dampaknya dapat dirasakan melalui pembiayaan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Urgensi pembenahan tata kelola kembali menjadi sorotan setelah pasar modal nasional mengalami tekanan pada pertengahan Oktober lalu. Kondisi tersebut menyusul pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka konsultasi mengenai kemungkinan penurunan status indeks saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Sebagaimana disorot dalam laporan Bloomberg Businessweek Indonesia, pengumuman tersebut memicu koreksi tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Investor global mencermati sejumlah persoalan, antara lain transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta penegakan hukum dan pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam konteks tersebut, Syafruddin yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas menilai penguatan tata kelola menjadi langkah strategis untuk merespons perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Perbaikan dapat dilakukan melalui langkah yang terukur, transparansi informasi, serta peningkatan kualitas data dan aksesibilitas pasar.
Menurut dia, respons konkret terhadap persoalan tersebut akan memberikan gambaran kepada investor mengenai komitmen Indonesia dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar modal.
Syafruddin menambahkan, keberlanjutan investasi juga ditopang oleh kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan kebijakan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Kepercayaan investor perlu ditopang oleh kepastian kebijakan, konsistensi regulasi, dan kemampuan pemerintah menjaga iklim investasi yang kondusif,” ucap Syafruddin.
Dia menjelaskan, capaian realisasi investasi menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan penanaman modal. Namun, angka realisasi investasi yang telah tercatat mencerminkan aktivitas investasi yang berjalan dan tidak serta-merta menjamin masuknya investasi baru.
Karena itu, transparansi kebijakan, perlindungan kontrak, dan penerapan aturan secara konsisten perlu menjadi bagian dari reformasi tata kelola. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat kredibilitas pasar sekaligus memberikan keyakinan kepada investor untuk mengambil keputusan investasi jangka panjang.
