Jakarta: Keputusan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, karena menyetubuhi tahanan hingga hamil didukung. Namun, sanksi tersebut harus diikuti dengan proses pidana.
"Saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2026.
Sahroni mengaku geram dengan perbuatan pelaku. Sebab, memberikan berdampak buruk terhadap institusi.
“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri," ungkap Sahroni.
Baca Juga :
Polda NTB Jatukan Sanksi PDTH ke Eks Kapolsek Dompu Terkait Pelanggaran EtikSelain itu, Sahroni mengapresiasi ketegasan Polri dalam menjatuhkan sanksi. Penindakan terhadap oknum menjadi bukti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.
“Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujar Sahroni.
Polda NTB menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan kepada eks Kapolsek Dompu Ipda Sarbani. Sebab, Sarbani terbukti melanggar kode etik profesi Polri, termasuk berhubungan badan dengan seorang tahanan perempuan.
Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: Medcom.id.
Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid mengatakan, penerapan sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTB, Senin, 9 November 2026.
"Melalui putusan ini, Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota, terutama yang terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Kholid dikutip dari Antara, Jumat, 13 November 2026.
Kholid menegaskan bahwa majelis KKEP menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan prosedur yang transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri.
