jpnn.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Tifatul Sembiring menyebut proses pemilihan Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka harus transparan dan sesuai konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Tifatul setelah mengikuti Rapat Gabungan (Ragab) pimpinan MPR RI dan fraksi-fraksi parlemen serta kelompok DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
BACA JUGA: PKB Tak Mau Geer soal Kursi Wapres, Nama Cak Imin Masuk Bursa?
Tifatul menuturkan Ragab menyepakati sejumlah langkah, seperti waktu MPR bersurat ke Presiden RI pada Jumat ini dan pembentukan tim verifikasi serta ad hoc.
“Tadi diputuskan beberapa hal, bahwa surat akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI itu, Jumat.
BACA JUGA: Gibran Mundur dari Wapres, Sikap AHY Bikin Peta Politik Makin Menarik
Tifatul mengatakan MPR memasang target pada 2 Desember pemilihan Wapres pengganti Gibran dilaksanakan melalui Rapat Paripurna.
Dia mengatakan agenda pemilihan nanti dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan calon terpilih.
BACA JUGA: Inisial TK di Kasus Penyadapan Ternyata Berpangkat Brigadir Jenderal, Ini Perannya
Tifatul secara khusus menyoroti kerja tim verifikasi beranggotakan 36 orang usai Presiden Prabowo mengirim dua nama calon Wapres RI.
Menurutnya, tim memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan keabsahan seluruh dokumen dan terpenuhinya syarat pencalonan Wapres RI mulai dari ijazah, administrasi, hingga kesehatan.
Tifatul mengatakan tim berharap Wapres yang terpilih nantinya tidak dipersoalkan di kemudian hari terkait persyaratan.
“Nah, kemudian kami akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kami mencegah supaya tidak ada lagi, ya, satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” ujarnya.
Tifatul melanjutkan pengajuan dua calon Wapres RI menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto dan PKS tak ingin cawe-cawe.
Dia mengatakan fokus PKS saat ini di MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, kata dia, setiap tahapan perlu dilaksanakan secara tertib, dengan mengedepankan kepastian hukum dan ketelitian administrasi.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” kata Tifatul.(ast/jpnn.com)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan
