Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, resmi meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas setelah cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,67 persen dari total penduduk per November 2026.
Berdasarkan data kepesertaan, sebanyak 3.496.578 jiwa dari total 3.508.296 penduduk Kabupaten Bekasi telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyatakan pencapaian UHC Prioritas menjadi langkah penting dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan finansial ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus diikuti upaya mempertahankan status kepesertaan JKN agar tetap aktif sehingga manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
"Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga agar kepesertaan tetap aktif sehingga manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan," kata Akmal di Cikarang, Jumat.
Akmal menjelaskan bahwa predikat UHC Prioritas bukan sekadar menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduk sebagai peserta JKN, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat.
Pemkab Bekasi Biayai Kepesertaan JKN bagi 708 Ribu WargaDukungan Pemkab Bekasi terhadap Program JKN diwujudkan melalui pembiayaan kepesertaan pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU Pemda).
Hingga 1 November 2026, sebanyak 708.002 penduduk Kabupaten Bekasi tercatat sebagai peserta JKN melalui segmen PBPU Pemda.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan dukungan pembiayaan kepesertaan.
Selain memperluas cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan bersama Pemkab Bekasi mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai sarana pendaftaran peserta dan pembayaran iuran JKN.
Pemanfaatan koperasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan administrasi kepesertaan hingga tingkat desa dan kelurahan sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan JKN.
Akmal menegaskan bahwa perluasan akses pelayanan juga harus disertai edukasi mengenai hak dan kewajiban peserta, termasuk pentingnya menjaga status kepesertaan agar tetap aktif.
Dengan demikian, pencapaian UHC Prioritas diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah peserta terdaftar, tetapi juga memastikan masyarakat dapat menggunakan manfaat jaminan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.
Dedi Mulyadi Tegaskan Negara Harus Hadir Menjamin Biaya PengobatanGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Program JKN memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat ketika menghadapi risiko biaya pengobatan.
Menurut Dedi, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab setiap individu, sedangkan pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dan pembiayaan pengobatan ketika sakit.
"Selama ini ada pemahaman yang perlu kita luruskan, seolah-olah urusan mengelola kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Padahal, menjaga kesehatan harus dimulai dari diri kita sendiri. Peran negara adalah memastikan masyarakat mendapatkan jaminan pengobatan ketika sakit," kata Dedi.
Dedi juga menyoroti keterbatasan ekonomi yang kerap menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan pengobatan maupun membeli obat-obatan yang dibutuhkan.
Ia menegaskan bahwa negara harus memberikan perlindungan agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan meskipun memiliki keterbatasan kemampuan finansial.
"Persoalan yang dihadapi masyarakat bukan semata-mata sulit mendapatkan kesehatan, tetapi sering kali mereka kesulitan membiayai pengobatan dan membeli obat. Di sinilah negara harus hadir memberikan perlindungan agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap pengobatan hanya karena keterbatasan ekonomi," imbuh KDM.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja Dorong Pelayanan Kesehatan Tanpa DiskriminasiSementara itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa keberhasilan meraih predikat UHC Prioritas harus diikuti peningkatan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.
Asep menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat dijangkau seluruh warga tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun tingkat kesejahteraan.
Pemkab Bekasi, menurutnya, berkomitmen memastikan setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui Program JKN.
"Kami ingin seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun tingkat kesejahteraannya, memiliki kesempatan sama mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui UHC Prioritas, kami berharap masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk berobat ketika membutuhkan layanan kesehatan," kata Asep.
Pencapaian cakupan kepesertaan JKN sebesar 99,67 persen menjadi landasan bagi Pemkab Bekasi untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan masyarakat.
Ke depan, pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan diharapkan terus menjaga keaktifan kepesertaan, memperluas kemudahan layanan administrasi, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala kondisi ekonomi.
