Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan eliminasi tuberkulosis tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga berperan dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Menurutnya, proses pengobatan TB yang membutuhkan waktu panjang dapat mengganggu produktivitas penderita hingga berisiko menyebabkan kehilangan pekerjaan.
"Bicara masalah kesehatan khususnya TB ini bukan hanya masalah kesehatan saja, karena kalau suspek diobatin butuh waktu enam bulan dan berhenti bekerja, statusnya pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan," ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, besarnya dampak TB terhadap kehidupan masyarakat terlihat dari tingginya jumlah kasus di Indonesia. Pada 2025, estimasi kasus TB mencapai 1.090.000 kasus, menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus tertinggi, sementara penyakit tersebut menyebabkan sekitar 125 ribu kematian setiap tahunnya.
Tingginya angka kasus tersebut mendorong perlunya langkah penanganan yang lebih terarah di tingkat daerah. Wiyagus meminta pemerintah daerah menyelaraskan target penanggulangan TB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus mengoptimalkan pendekatan jemput bola melalui gerakan gotong royong terpadu di tingkat desa dan kelurahan.
Pendekatan jemput bola tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar penanganan TB dapat menjangkau lebih banyak orang. Wiyagus menyebut PKK, Posyandu, RT/RW, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas sebagai unsur yang perlu dilibatkan untuk mendatangi kontak erat dengan pasien TB dan memastikan mereka memperoleh penanganan.
"Rereonganlah kalau istilah Sunda itu, bersama-sama gotong royong merangkul PKK, Posyandu, RT, RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendatangi kontak erat, jangan ditawarkan lagi, langsung saja kalau mau kumannya mati ya minum obat," tuturnya.
Upaya penanggulangan TB melalui kolaborasi lintas sektor tersebut turut mendapat apresiasi dari Wiyagus. Ia menilai dedikasi Pemda dan tenaga kesehatan dalam menjalankan program ini memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
"Jadi sebenarnya kalau ini berhasil paketnya lengkap, bukan hanya tuberkulosis yang hilang, tetapi pengangguran juga otomatis akan menurun, perekonomian keluarga juga akan meningkat," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Bupati Cirebon Imron, serta Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Elfin Elyas.
Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perwakilan tenaga kesehatan setempat.
Wiyagus berharap sinergi antara Pemda, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur masyarakat dapat terus diperkuat untuk mempercepat eliminasi TB. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka penularan sekaligus mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan penyakit tersebut.
(anl/ega)
