JAKARTA, KOMPAS.TV - Gibran Rakabuming Raka berpotensi memperoleh sejumlah fasilitas dari negara setelah berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selain uang pensiun pokok sebesar Rp20,16 juta per bulan, Wapres yang sudah tidak menjabat juga berhak mendapatkan rumah kediaman, kendaraan negara beserta pengemudi, hingga biaya perawatan kesehatan keluarga.
Baca Juga: Gibran Berhenti Jadi Wapres, Pensiun Pokoknya Rp20,16 Juta per Bulan
Service and Membership Division Head PT TASPEN, Tatan Hidayat, sebelumnya menjelaskan bahwa uang pensiun pokok bagi Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Berdasarkan materi paparan TASPEN, estimasi pensiun pokok Gibran tercatat sebesar Rp20.160.000 per bulan.
Dengan tambahan tunjangan istri dan dua orang anak, total manfaat pensiun diperkirakan mencapai sekitar Rp22 juta.
Tatan menegaskan, masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima.
"Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, masa jabatan tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima," kata Tatan.
Selain uang pensiun, terdapat sejumlah hak keuangan dan administratif lain yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tersebut, terdapat sejumlah fasilitas yang diberikan kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Berikut sejumlah fasilitas yang diatur bagi mantan Wakil Presiden selain uang pensiun.
1. Biaya Perawatan Kesehatan Ditanggung NegaraBaca Juga: Besaran Hak Pensiun Gibran Usai Berhenti Jadi Wapres, Apakah Tergantung Masa Kerja?
Salah satu fasilitas yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden adalah biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 huruf c UU Nomor 7 Tahun 1978. Aturan itu menyebut mantan Presiden dan Wakil Presiden memperoleh seluruh biaya perawatan kesehatan untuk dirinya beserta keluarga.
2. Biaya Rumah Tangga untuk Air, Listrik, dan TeleponSelain biaya kesehatan, mantan Wakil Presiden juga memperoleh biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1978.
Sementara itu, Pasal 7 huruf a mengatur pemberian tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Artinya, fasilitas yang diberikan kepada mantan Wakil Presiden tidak hanya berupa pensiun pokok, tetapi juga mencakup sejumlah tunjangan dan biaya kebutuhan rumah tangga.
3. Mendapat Rumah Kediaman yang LayakFasilitas berikutnya adalah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978.
Baca Juga: Usai Mundur sebagai Wapres, Gibran Tegaskan Tetap di Jakarta dan Tak Kembali ke Solo
Dalam aturan tersebut, mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak.
Pengadaan dan standar rumah tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Aturan tersebut menyebut mantan Presiden atau Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan rumah kediaman satu kali.
Sementara itu, ketentuan teknis mengenai penyediaan, standar kelayakan, dan perhitungan nilai rumah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.
Dalam ketentuan tersebut, pemerintah dapat menyediakan rumah melalui pembelian tanah dan bangunan, pembelian tanah kemudian membangun rumah, atau pembangunan maupun peremajaan rumah di atas lahan pribadi.
Standar rumah juga memperhatikan lokasi, akses jalan, kenyamanan, keamanan, serta kebutuhan mantan Presiden atau Wakil Presiden beserta keluarga.
4. Mendapat Kendaraan Milik Negara Beserta PengemudiSelain rumah kediaman, Wakil Presiden yang sudah tidak menjabat juga berhak memperoleh fasilitas kendaraan milik negara beserta pengemudinya.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1978.
Baca Juga: Relawan Prabowo Ungkap Kriteria Wapres Pengganti Gibran, Harus Berjiwa Merah Putih | SAPA MALAM
Fasilitas kendaraan tersebut merupakan bagian dari hak administratif yang diatur bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Pemberian kendaraan ini berbeda dengan kendaraan dinas yang digunakan ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
Kapan Hak Pensiun dan Fasilitas Mulai Diberikan?Mengenai waktu pemberian hak keuangan dan administratif tersebut, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Sementara itu, Tatan Hidayat menjelaskan bahwa TASPEN baru melaksanakan kewajibannya setelah terdapat penetapan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
"Kewenangan Taspen itu sebenarnya di akhir, Pak Ihsan ya. Nanti ada kewenangan dari penetapan dari Keputusan Presiden yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara. Nah, berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan tadi, tentu Taspen akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Taspen," ujar Tatan.
Dengan demikian, hak pensiun dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, realisasi pemberiannya tetap harus mengikuti ketentuan pemberhentian dengan hormat dan proses administrasi pemerintah.
Untuk Gibran, besaran pensiun pokok yang tercantum dalam materi paparan TASPEN adalah Rp20,16 juta per bulan, dengan estimasi total manfaat sekitar Rp22 juta setelah memperhitungkan tunjangan istri dan anak.
Baca Juga: Minta Relawan Tetap Dukung Prabowo, Gibran: Jangan Lawan, Beliau Ayah Saya Juga | SAPA MALAM
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- Gibran Rakabuming Raka
- fasilitas mantan Wapres
- pensiun Gibran
- TASPEN
- rumah mantan Wapres
- UU Nomor 7 Tahun 1978
