Gibran Berhenti dari Wapres, Bisakah Maju Lagi pada Pilpres 2029?

Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ibadah Salat Jumat dengan relawan di salah satu masjid yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (13/11/2026). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Keputusan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan karier politiknya, termasuk peluang untuk kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Secara politik, mundur dari jabatan wakil presiden tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Namun, Gibran masih menghadapi persoalan terkait persyaratan pendidikan yang sebelumnya menjadi polemik dan telah masuk dalam proses hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Gibran tidak dapat kembali mencalonkan diri dalam Pilpres 2029 apabila tidak ada perubahan aturan yang berkaitan dengan persoalan legitimasi persyaratan pendidikannya.

Pandangan tersebut disampaikan Mahfud dalam program ROSI yang ditayangkan Kompas TV.

"Kalau tidak ada perubahan aturan-aturan, maka Gibran tidak boleh menjadi calon lagi di tahun 2029," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan legitimasi tersebut, termasuk melalui proses pemakzulan atau pengunduran diri.

Baca Juga: [FULL] Andi Azwan & Efatha Filomeno Bahas Adanya Dukungan Politik untuk Gibran di Pilpres 2029

Mahfud juga menyinggung kemungkinan Gibran mengambil ijazah Paket C apabila ingin kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden mendatang.

Namun, menurut dia, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi moral apabila baru dilakukan ketika Gibran hendak kembali maju dalam kontestasi politik.

Polemik Persyaratan Pendidikan Gibran

Persoalan persyaratan pendidikan Gibran sebelumnya menjadi perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pemberitaan Kompas.com, putusan MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA).

Meski demikian, MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan telah dilantik sebagai wakil presiden dan bukan lagi berstatus sebagai peserta pemilu.

Persoalan tersebut kemudian kembali menjadi sorotan setelah Gibran menyampaikan keinginan untuk berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.

Baca Juga: Relawan Prabowo Ungkap Kriteria Wapres Pengganti Gibran, Harus Berjiwa Merah Putih | SAPA MALAM

Peluang Politik Gibran pada 2029

Terlepas dari polemik persyaratan pendidikan, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden tidak dengan sendirinya menghapus hak politik Gibran untuk kembali mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

Namun, pencalonannya tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, baik persyaratan administratif maupun ketentuan pencalonan yang diatur dalam undang-undang.

Selain persoalan hukum, Gibran juga perlu mempertimbangkan dukungan partai politik. Sebab, pencalonan presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, peluang Gibran kembali maju sebagai calon wakil presiden pada 2029 tidak hanya bergantung pada keputusan politiknya setelah mundur, tetapi juga pada kepastian hukum mengenai persyaratan pencalonan serta dukungan politik yang berhasil diperolehnya.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tussie Ayu Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV, kompas.com