JAKARTA, DISWAY.ID -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima sekitar 35.000 aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor Senator. Namun, identitas pengirim aspirasi tersebut belum seluruhnya dapat dipastikan.
Untuk mengantisipasi penggunaan identitas palsu, DPD RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri guna mengintegrasikan data kependudukan dalam sistem pengaduan masyarakat.
Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Setjen DPD RI, Hartawan, mengungkapkan bahwa kebutuhan verifikasi identitas semakin mendesak seiring tingginya jumlah aspirasi yang masuk melalui platform digital tersebut.
BACA JUGA:BPGMN Dibentuk Prabowo, Ketua DPD RI Dorong Gambut dan Mangrove Jadi Sumber Pangan-Energi
"Saat ini DPD RI menerima sekitar 35.000 aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor Senator. Masalahnya, penyampai aspirasi tersebut belum dapat terverifikasi secara pasti apakah benar warga yang bersangkutan," ujar Hartawan.
Menurutnya, integrasi data kependudukan diperlukan agar identitas setiap pengirim aspirasi dapat diperiksa secara otomatis. Dengan begitu, penggunaan identitas palsu dalam penyampaian pengaduan dapat diminimalkan.
Rencana kerja sama tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPD RI dan Ditjen Dukcapil di Ruang Rapat Padjajaran, Gedung B DPD RI Lantai 2, Senayan, Jakarta, Rabu 11 November 2026.
BACA JUGA:DPD RI Bahas RUU BUMD di Bali, Bank BPD Bali Dipilih Jadi Role Model
Menanggapi kebutuhan tersebut, Wakil Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Bidang Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Perbankan, Gede Gusta Ardiyasa, menjelaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga negara harus mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2023.
Dia menegaskan, terdapat sejumlah persyaratan administratif dan standar keamanan informasi yang harus dipenuhi sebelum lembaga negara dapat memanfaatkan data kependudukan.
"Syarat utama PKS pemanfaatan data kependudukan meliputi surat permohonan, nota kesepahaman, dan kepemilikan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI," kata Gede Gusta.
BACA JUGA:Pengamanan Listrik Berlapis, PLN Siapkan Pasokan untuk Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD
Dia juga menyebut DPD RI telah menyelesaikan proses audit keamanan informasi dan lolos sertifikasi ISO 27001.
"Untuk saat ini DPD RI sudah lolos proses sertifikasi ISO 27001 yang rencananya akan diluncurkan pada 25 November 2026 mendatang," imbuhnya.
Dalam pembahasan teknis, kedua pihak menyepakati sejumlah cakupan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung proses verifikasi identitas di lingkungan DPD RI.
- 1
- 2
- »
