Pantau - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya ikut berkontribusi dalam pembiayaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Permintaan tersebut disampaikan Iqbal setelah menggelar rapat koordinasi bersama para bupati dan wali kota se-NTB di Mataram, Jumat, untuk membahas kesiapan anggaran dan pembagian tanggung jawab penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut.
Pemerintah Provinsi NTB berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota dapat berkomitmen menyediakan dukungan anggaran agar persiapan PON 2028 berjalan sesuai rencana.
"Mengenai beberapa persiapan yang perlu kita lakukan dan apa kontribusi dari kabupaten kota di dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan PON 2028," ujar Iqbal kepada wartawan seusai rapat koordinasi di Mataram, Jumat.
Gubernur NTB Minta Daerah Berkomitmen Alokasikan Anggaran PON 2028Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota saat ini masih membahas kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 hingga 2028.
Pembahasan tersebut menjadi momentum untuk memastikan seluruh pemerintah daerah memiliki komitmen dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan PON 2028.
Meski demikian, besaran kontribusi masing-masing pemerintah kabupaten dan kota belum ditetapkan karena masih dalam tahap kajian dan penghitungan kebutuhan anggaran.
Menurut Iqbal, hal terpenting pada tahap awal adalah memastikan adanya kesepakatan bersama mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam pembiayaan ajang olahraga tersebut.
"Kita masih melakukan penelitian sekarang, tetapi yang penting dari kabupaten/kota itu sudah ada komitmen. Nanti tinggal ditambah dikurangi. Itu yang penting sekarang, kita sama-sama melakukan komitmen. Karena itu nanti juga ada porsi pusat, ada porsi daerah," terangnya.
Pemerintah Provinsi NTB selanjutnya akan melakukan penghitungan dan penyesuaian kebutuhan anggaran untuk menentukan porsi pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Skema pembagian anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan PON 2028 tanpa seluruh kebutuhan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah provinsi.
Pemprov NTB Prioritaskan Renovasi Arena Olahraga yang Sudah AdaSelain membahas pembiayaan, rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota juga menyoroti kesiapan arena pertandingan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan PON 2028.
Iqbal menegaskan bahwa penentuan lokasi pertandingan harus mengikuti arahan Presiden dengan mengutamakan pemanfaatan fasilitas olahraga yang telah tersedia.
"Kita fokus dalam pembagian arena pertandingan ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita fokus memastikan bahwa arena yang dipakai adalah arena pertandingan yang sudah ada," kata Iqbal.
Pemerintah Provinsi NTB akan memprioritaskan revitalisasi, renovasi, dan perbaikan fasilitas olahraga yang telah tersedia dibandingkan membangun arena pertandingan baru menggunakan anggaran daerah.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan kebutuhan infrastruktur pertandingan dapat dipenuhi melalui optimalisasi fasilitas olahraga yang sudah ada.
Iqbal juga memastikan pemerintah daerah tidak akan menggunakan anggaran APBD untuk membangun arena pertandingan baru.
Apabila terdapat kebutuhan pembangunan fasilitas baru untuk cabang olahraga tertentu, pengerjaannya direncanakan melibatkan pihak swasta.
"Kita memastikan venue yang dipakai adalah venue yang sudah ada, tinggal melakukan revitalisasi dan renovasi perbaikan-perbaikan. Jadi, bukan membangun arena baru. Tetapi memang ada beberapa arena yang baru dibangun, tetapi yang akan membangun adalah pihak swasta," tegasnya.
Usulan Anggaran Rp1 Triliun untuk PON 2028 Belum DibahasTerkait permintaan agar Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk mendukung penyelenggaraan PON 2028, Iqbal menyatakan bahwa angka tersebut belum dibahas secara khusus.
Menurutnya, penentuan kebutuhan anggaran harus dilakukan melalui pembahasan bersama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut.
Pembahasan itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.
"Kita perlu duduk bersama dengan NTT, DKI Jakarta, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan KONI Pusat membahas untuk perihal anggaran tersebut," katanya.
Koordinasi antarpihak diperlukan untuk menentukan kebutuhan pembiayaan secara menyeluruh sekaligus memastikan pembagian tanggung jawab dalam persiapan PON 2028.
Pemprov NTB Siapkan Rp60 Miliar dalam RAPBD 2027Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 untuk persiapan PON 2028.
Penganggaran kebutuhan penyelenggaraan PON tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap melalui APBD tahun 2027 dan 2028.
"Sudah ada dialokasikan tahun 2027. Saat ini yang sudah masuk di 2027 itu Rp60 miliar," ujarnya.
Nursalim menjelaskan bahwa alokasi Rp60 miliar tersebut terdiri atas belanja hibah dan belanja langsung melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan persiapan melalui KONI NTB serta sejumlah OPD yang memiliki tugas berkaitan dengan penyelenggaraan PON 2028.
Sementara itu, kebutuhan renovasi dan perbaikan arena pertandingan akan ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB.
"Untuk renovasi atau perbaikan venue, nantinya ditangani Dinas PUPRPKP NTB," kata Nursalim.
Dana Rp7 Miliar dari APBD Perubahan 2026 Menunggu Pengajuan KONISelain menyiapkan anggaran dalam RAPBD 2027, Pemerintah Provinsi NTB telah mengalokasikan dana sebesar Rp7 miliar melalui APBD Perubahan Tahun 2026 untuk mendukung persiapan PON 2028.
Nursalim menyampaikan bahwa BKAD NTB masih menunggu pengajuan pencairan anggaran dari KONI NTB terkait dana yang telah dialokasikan tersebut.
Proses pencairan baru dapat dilakukan setelah KONI NTB menyampaikan permohonan dan melengkapi seluruh dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
BKAD NTB menyatakan siap memproses pencairan dana apabila seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dinyatakan lengkap.
"Kita sudah meminta KONI segera mengajukan pencairan-nya untuk persiapan PON," katanya.
Pemerintah Provinsi NTB menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pihak swasta untuk memastikan kesiapan pembiayaan dan fasilitas pertandingan PON 2028.
Melalui pembagian tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah berupaya mempersiapkan penyelenggaraan PON 2028 dengan mengoptimalkan anggaran serta memanfaatkan infrastruktur olahraga yang telah tersedia.
