Pantau - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia dan Federal Antimonopoly Service (FAS) Rusia menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha, termasuk menghadapi tantangan ekonomi digital dan praktik monopoli lintas negara.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Ketua KPPU RI Gopprera Panggabean dan Kepala FAS Rusia Maxim Shaskolsky pada 11 November 2026.
Prosesi penandatanganan turut disaksikan Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Moskow, Hartyo Harkomoyo, sebagaimana disampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Jumat.
"Kerja sama peningkatan kebijakan dalam persaingan usaha antara KPPU RI dan FAS Rusia ini merupakan capaian penting yang dapat turut menciptakan kesempatan bagi para pelaku usaha, meningkatkan inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara," kata Gopprera dalam pertemuan bilateral tersebut.
Kerja sama ini menjadi langkah kedua negara dalam meningkatkan efektivitas pengawasan persaingan usaha sekaligus mendukung terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kompetitif.
KPPU dan Rusia Perkuat Pengawasan Persaingan Usaha di Era DigitalMelalui nota kesepahaman tersebut, KPPU dan FAS Rusia sepakat meningkatkan pertukaran pengetahuan, informasi, serta pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha.
Kerja sama bilateral ini juga mencakup pengembangan kebijakan antimonopoli untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat dan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif.
Penguatan koordinasi antara kedua lembaga diharapkan mampu membantu Indonesia dan Rusia menghadapi persoalan persaingan usaha yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi dan ekonomi digital.
Selain itu, meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara menjadi perhatian dalam pengembangan kebijakan pengawasan terhadap praktik monopoli yang berpotensi merugikan pelaku usaha dan konsumen.
Berdasarkan keterangan KBRI Moskow, kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen serta mendukung kegiatan perdagangan dan investasi bilateral yang lebih sehat.
Indonesia Bahas Kebijakan Antimonopoli dalam Forum BRICSDalam rangkaian kunjungannya ke Rusia, Ketua KPPU Gopprera Panggabean bersama Wakil Ketua KPPU Aru Armando turut menjadi pembicara dalam sesi khusus bertajuk Indonesia in BRICS: Challenges and Opportunities for Competition Law and Policy Development atau Indonesia dalam BRICS: Tantangan dan Peluang Pengembangan Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha.
Sesi tersebut merupakan bagian dari konferensi internasional ke-11 bertajuk Antimonopoly Policy: Science, Practice, Education atau Kebijakan Antimonopoli: Ilmu Pengetahuan, Praktik, dan Pendidikan.
Konferensi tersebut dihadiri perwakilan negara-negara anggota BRICS, organisasi internasional, kalangan pakar, serta komunitas bisnis yang memiliki perhatian terhadap pengembangan kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha.
Partisipasi KPPU dalam forum tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Indonesia dalam pembahasan tantangan dan peluang pengembangan hukum persaingan usaha di lingkungan negara-negara BRICS.
Sejak Indonesia bergabung dengan BRICS pada 2025, KPPU telah menjalin pertukaran informasi dengan sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan kebijakan persaingan usaha.
Lembaga tersebut antara lain Higher School of Economics Moskow dan BRICS Competition Law and Policy Center.
Pertukaran informasi itu bertujuan memperluas pengetahuan, pengalaman, dan kerja sama kelembagaan dalam pengawasan persaingan usaha serta pengembangan kebijakan antimonopoli.
Perdagangan Indonesia-Rusia Capai Rp88,3 Triliun pada 2025Penguatan kerja sama antara KPPU dan FAS Rusia berlangsung di tengah meningkatnya hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi kedua negara.
Pada 2025, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,84 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp88,3 triliun.
Nilai tersebut meningkat sekitar 21,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring pertumbuhan aktivitas perdagangan antara Indonesia dan Rusia.
Sementara itu, realisasi investasi Rusia di Indonesia sepanjang 2025 mencapai 195 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp3,55 triliun.
Peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga pengawas persaingan usaha kedua negara.
Kerja sama kebijakan persaingan usaha diharapkan dapat mendukung pengawasan aktivitas ekonomi, mencegah praktik monopoli lintas negara, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pelaku usaha dan konsumen.
Melalui penandatanganan MoU ini, Indonesia dan Rusia berupaya memperkuat kolaborasi penegakan hukum persaingan usaha, mendorong inovasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta hubungan perdagangan bilateral yang berkelanjutan.
