JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materiil Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait syarat bukti ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
“Meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan-permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon,” ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Selain itu, ketidakhadiran Pemohon membuat Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi Surat Permohonan Perbaikan Permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan.
Dengan tidak disahkannya alat bukti tersebut, permohonan dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sementara itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut penarikan permohonan yang diajukan Pemohon.
Sebelumnya, Farhan Hilmy selaku Pemohon tidak menghadiri sidang pendahuluan yang dijadwalkan pada Senin 2 November 2026. Dalam sidang tersebut, Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan Pemohon juga telah mengajukan penarikan permohonan.
“Untuk Permohonan 382 sudah dicek tidak hadir, tidak hadir ya sudah dicek semua tidak hadir, dan sudah mengajukan penarikan permohonan. Ini sebenarnya kami konfirmasi sekaligus ketika mengajukan surat penarikan permohonan,” ujar Enny yang didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.
