Danpaspampres Mayjen Edwin Sumantha mengatakan pengamanan terhadap Gibran Rakabuming Raka beserta istrinya akan mengalami perubahan setelah resmi mundur dari jabatan Wapres. Pengamanan dan pengawalan akan dialihkan kepada Grup D Paspampres.
Edwin menjelaskan, pelaksanaan tugas pengamanan Paspampres berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. Regulasi itu mengatur pembagian tugas pengamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden yang masih aktif, mantan Presiden dan Wakil Presiden, serta keluarganya.
"Sesuai regulasi tersebut, terdapat pembagian tugas yang jelas di jajaran Paspampres, khususnya bagi personel yang bertugas pada pejabat Presiden dan Wakil Presiden yang masih Aktif maupun mantan yang sudah tidak aktif, berikut keluarganya," kata Mayjen Edwin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Dia mengatakan, sejak Gibran mundur dari Wapres, kewenangan pengamanan dan pengawalan dialihkan ke Grup D. Dia mengatakan fasilitas pengamanan yang diberikan akan mengikuti standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wapres.
"Terhitung sejak keputusan pemberhentian Bapak Gibran Rakabuming Raka berlaku secara efektif, maka kewenangan pengamanan dan pengawalan beliau beserta istri, beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres, dengan fasilitas pengamanan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden RI," jelasnya.
Saat ini, prosesi serah terima tugas pengamanan dari unit Grup B kepada Grup D Paspampres tengah berlangsung. Sementara itu, terkait kemungkinan perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, Edwin mengatakan hal itu bersifat opsional.
"Prosesi serah terima dari unit-unit yang bertugas dari Grup B ke Grup D saat ini tengah berlangsung," ungkapnya.
"Sedangkan mengenai perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, tentunya hal tersebut sifatnya merupakan opsional tergantung kebutuhan organisasi dihadapkan pada komposisi personel yang ada," imbuh dia.
Sebagai informasi, Paspampres dibagi empat grup. Grup A mengawal presiden dan keluarganya, Grup B mengawal wapres dan keluarganya, Grup C mengawal tamu negara setingkat kepala negara dan pemerintahan, serta Grup D mengawal mantan presiden dan wakil presiden RI.
(amw/idn)
