REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi takdir. Ia menyatakan sosialisme Islam hadir sebagai jalan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kemandirian rakyat.
Dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, Cak Imin menilai berbagai pihak mengalami kebuntuan dalam pendekatan pembangunan selama 25 tahun terakhir. Ia menyebut era 10 tahun sebelumnya sempat berjalan jauh dari spirit sosialisme karena terlalu berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tanpa menuntaskan akar kemiskinan.
"Kita tidak ingin masalah kemiskinan di negeri ini terus dibiarkan menjadi takdir. Kita ingin perubahan struktural yang lebih adil dengan menyelesaikan akar masalahnya, seperti kepemilikan tanah dan akses terhadap keuangan serta permodalan," ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Reforma Agraria sebagai Reformasi Kedua
Cak Imin mengungkapkan bahwa DPR RI baru-baru ini berhasil memproduksi sebuah undang-undang yang diperjuangkan dengan tidak mudah. Para aktivis menyebutnya sebagai kesuksesan reformasi kedua, yaitu Undang-Undang Reforma Agraria.
"Saking hebatnya undang-undang ini, ada harapan besar agar akses masyarakat miskin terhadap tanah menjadi lebih terbuka," katanya. Ia menambahkan, sekitar sebulan lalu Presiden Prabowo langsung membentuk Badan Reforma Agraria (BRAN). "Kalau saya bertemu teman-teman aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mereka menyebut ini sebagai reformasi kedua," lanjutnya.
Ia memaparkan, selama 30 tahun terakhir, persoalan keluarga petani dengan kepemilikan lahan di bawah setengah hektare belum pernah ada solusinya. Bahkan di era sertifikasi tanah zaman Jokowi sekalipun, tantangan itu belum terjawab. "Kita berharap undang-undang yang baru ini benar-benar mengubah keadaan, sehingga tanah bisa kembali untuk petani dan rakyat, serta petani memiliki posisi tawar yang kuat," tegasnya.
Soroti Jerat Pinjol dan Masalah Struktural
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) itu juga menyoroti perubahan mendasar terkait pengangguran dan buruh. Jika dulu orang mengenal rentenir, hari ini tantangannya bahkan lebih besar, yaitu pinjol (pinjaman online).
"Di depan kita, samping, belakang, hingga tetangga kita, hampir semuanya terjerat pinjol dalam jumlah yang besar. Ini adalah masalah struktural yang butuh perhatian sungguh-sungguh agar akses pendapatan masyarakat terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama," paparnya.
Cak Imin menegaskan bahwa sosialisme Islam bukanlah paham komunisme ataupun ideologi kiri yang ekstrem. Gagasan ini merupakan nilai-nilai luhur yang berpijak pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah untuk memastikan produk kebijakan politik berpihak kepada rakyat.
Ia menjelaskan bahwa gagasan ini diangkat kembali setelah berdiskusi panjang dengan para kader di daerah. Kata-kata normatif seperti "keadilan" dan "pemerataan" sering kali kehilangan makna di tengah masyarakat. Sosialisme Islam, menurutnya, menyadarkan umat untuk menghidupkan kembali perintah-perintah sosial Islam yang selama ini kerap terabaikan karena ibadah sering kali hanya berhenti pada ranah ritual semata.
Cak Imin mengingatkan bahwa gagasan ini memiliki akar panjang dalam sejarah pergerakan bangsa, mulai dari tradisi saudagar santri dan Nahdlatut Tujjar, Sarekat Islam, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme, hingga keputusan Munas Alim Ulama NU 2017 mengenai larangan monopoli tanah.
"Rakyat sudah bosan mendengar kata keadilan. Maka kita tidak sekadar menjanjikan keadilan. Kita tunjukkan siapa yang menikmati, siapa yang menanggung, lalu kita ubah bersama. Islam tidak pernah netral terhadap ketidakadilan,” ujarnya.
