Jakarta, VIVA -Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya berencana merevisi aturan penyetaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah ini dilakukan untuk mencegah polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka terulang di kemudian hari.
"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," kata Lalu saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut Lalu, polemik ijazah Gibran harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komisi X DPR. Maka dari itu, dia menilai perlu ada regulasi yang jelas agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda. Seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu," ujarnya.
Ia menjelaskan, kejelasan aturan penyetaraan pendidikan penting karena banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Dengan regulasi yang jelas, proses pengakuan pendidikan dari luar negeri memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
"Ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini. Macam-macam penafsirannya karena memang kita tidak punya regulasi yang betul-betul mengikat terkait dengan itu," kata Lalu.
Ia berharap revisi aturan tersebut dapat menghasilkan ketentuan yang mengikat dan menjadi acuan bersama sehingga tidak memicu polemik serupa di masa mendatang.
Pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Gibran
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan surat keputusan (SK) pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
"Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen mengeluarkan SK tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019," kata Mu'ti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/11).
SK tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada 11 November 2026. Dokumen itu mencabut SK Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
