jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik memuji sikap Partai Golkar yang memilih tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai langkah tersebut merupakan cerminan kedewasaan politik dan komitmen menjaga soliditas koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Gibran: Jangan Ada Satu pun yang Melawan Pak Presiden
Herry mengatakan, keputusan tersebut dianggap dapat mencegah munculnya persaingan kepentingan antarpartai dalam menentukan figur wakil presiden.
"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11).
BACA JUGA: Di Balik Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Menurut Herry, keputusan Golkar menyerahkan sepenuhnya pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo juga dapat menghindarkan koalisi pemerintahan dari potensi gesekan politik.
Sebaliknya, apabila partai-partai koalisi mulai berlomba mengajukan kandidat masing-masing, soliditas koalisi berisiko terganggu.
Herry berpandangan figur pengganti Gibran lebih ideal berasal dari kalangan nonpartai politik. Menurutnya, kandidat di luar partai koalisi berpotensi memiliki tingkat penerimaan yang lebih luas karena tidak merepresentasikan kepentingan salah satu partai tertentu.
"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Terlebih, Gibran juga bukan dari parpol," ujarnya.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai langkah Golkar sebagai bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo dalam koalisi pemerintahan.
Menurutnya, sikap tersebut penting agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak menimbulkan tarik-menarik kepentingan politik.
"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada presiden," kata Ujang.
Ujang mengatakan, Golkar sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan memiliki peran strategis untuk menjaga keharmonisan koalisi.
Dengan tidak mengajukan kandidat maupun memaksakan kadernya, Golkar dinilai telah memberikan contoh bagaimana partai pendukung pemerintah dapat mengedepankan kepentingan bersama.
"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo dan lain sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang menilai sikap tersebut juga berpotensi memberikan nilai politik positif bagi Golkar di mata Presiden.
Pasalnya, Prabowo dinilai membutuhkan dukungan partai-partai koalisi yang solid untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," kata Ujang.
Menurut Ujang, keputusan Golkar di bawah komando Bahlil Lahadalia yang tidak membatasi kandidat dari kalangan partai politik juga memperlihatkan keterbukaan terhadap figur profesional.
Sikap tersebut dinilai memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan calon berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata kepentingan pembagian kekuasaan di antara partai koalisi.
"Golkar menunjukkan sikap terbuka dan kedewasaan politik sehingga langkah Presiden dalam menentukan calon wakil presiden tidak dibatasi oleh kepentingan partai tertentu," ujarnya.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa partainya tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua kandidat yang selanjutnya akan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11).(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
