JAKARTA, KOMPAS.TV - BPJS Ketenagakerjaan memperpanjang batas waktu pengkinian data calon penerima BSU 2026 atau Bantuan Subsidi Upah pada tahun ini hingga 17 November 2026.
Pekerja yang belum memperbarui data pribadi dan rekening masih memiliki kesempatan untuk melakukan pembaruan melalui website maupun aplikasi JMO.
Informasi perpanjangan tersebut disampaikan BPJS Ketenagakerjaan melalui unggahan akun Instagram resminya pada Jumat (13/11/2026).
Dalam pengumuman tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengingatkan calon penerima BSU yang belum melakukan pengkinian data agar segera memperbarui informasi yang diperlukan.
Baca Juga: BSU 2026 Diharapkan Cair Lewat Rekening Bank, Ini Penjelasan Airlangga
"Batas waktu pengkinian data BSU 2026 resmi diperpanjang hingga 17 November 2026! Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk memastikan data pribadi dan rekening kamu sudah benar dan sesuai," tulis BPJS Ketenagakerjaan.
Ada dua kanal yang dapat digunakan pekerja untuk melakukan pengkinian data, yakni melalui laman resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Khusus HRD perusahaan, pengkinian data juga dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan di laman sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id.
BPJS Ketenagakerjaan mengimbau pekerja agar tidak menunggu hingga batas akhir.
Pengkinian dilakukan untuk memastikan data pribadi dan rekening yang tercatat sudah benar dan sesuai.
Meski demikian, pekerja perlu memahami bahwa pengkinian data tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima BSU 2026.
Penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan penerima BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
Baca Juga: BSU 2026: Resign September, Apakah Masih Bisa Dapat Rp900.000?
Berdasarkan aturan tersebut, pekerja atau buruh yang dapat menerima BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Pertama, merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kedua, merupakan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.
Ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, ketentuan batas upah tersebut disesuaikan untuk wilayah yang memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, sesuai ketentuan dalam Permenaker.
Sementara itu, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dengan adanya perpanjangan batas pengkinian data hingga 17 November 2026, pekerja yang belum memperbarui informasi diharapkan segera memanfaatkan waktu tersebut.
Namun, keputusan akhir mengenai penerima BSU tetap ditentukan berdasarkan proses verifikasi dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Sudah Pengkinian Data di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, Apa Langkah Selanjutnya?
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- BSU 2026
- Pengkinian Data BSU
- BPJS Ketenagakerjaan
- JMO
- SIPP
- Bantuan Subsidi Upah
