Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Suminto mengatakan Indonesia mempertimbangkan Panda Bonds untuk APBN 2027 usai terbitkan 10 miliar yuan. Pemerintah akan menjaga kehadirannya di pasar Panda Bonds, baik sebagai bagian dari strategi pembiayaan maupun untuk mendukung kerja sama keuangan antara Indonesia dan Tiongkok.
Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah menerbitkan Panda Bonds untuk kedua kalinya pada Selasa (10/11) senilai 10 miliar yuan, lebih besar daripada penerbitan perdana pada Juli 2026 sebesar 7 miliar yuan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, penerbitan kedua itu mendapat sambutan positif dari investor domestik China, dengan total pesanan mencapai sekitar 17,26 miliar yuan atau setara dengan rasio bid-to-cover 1,726 kali.
Menurut Suminto, nilai penerbitan yang lebih besar itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026 sekaligus mengoptimalkan peluang di pasar keuangan internasional.
"Peningkatan nilai penerbitan juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan momentum dan kapasitas pasar Panda Bonds secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, minat investor, serta pengelolaan risiko utang," ujar Suminto.
Dia menjelaskan salah satu pertimbangan utama pemerintah adalah pasar keuangan China yang menawarkan suku bunga relatif rendah dengan likuiditas yang cukup besar. Kondisi itu memungkinkan Indonesia memperoleh pembiayaan dengan biaya kompetitif di tengah suku bunga dan imbal hasil obligasi yang relatif tinggi di sejumlah negara maju.
Suminto menambahkan Panda Bonds membantu pemerintah mendiversifikasi sumber pembiayaan dan memperluas basis investor. Melalui instrumen itu, pemerintah dapat mengakses pasar keuangan China yang memiliki basis investor dan karakteristik tersendiri, di luar pasar obligasi domestik dan internasional konvensional.
Dia menilai diversifikasi semakin penting di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Perubahan ekspektasi suku bunga di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, serta meningkatnya risiko geopolitik dapat mendorong kenaikan imbal hasil obligasi global dan biaya pembiayaan bagi negara berkembang.
Suminto menegaskan Panda Bonds bukan dimaksudkan untuk menggantikan penerbitan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik maupun obligasi internasional lainnya, melainkan untuk melengkapi instrumen pembiayaan yang telah dimiliki pemerintah.
"Dengan semakin beragamnya alternatif pembiayaan yang tersedia, semakin besar fleksibilitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan APBN dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali," kata dia.
Panda Bonds kedua terdiri atas tiga seri, yakni RICNY1129 bertenor tiga tahun senilai 5,7 miliar yuan dengan kupon 1,96 persen, RICNY1131 bertenor lima tahun senilai 3,7 miliar yuan dengan kupon 2,15 persen, serta RICNY1133 bertenor tujuh tahun senilai 600 juta yuan dengan kupon 2,50 persen.
Seluruh seri memperoleh peringkat AAA dengan prospek stabil dari China Lianhe Credit Rating. Penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 17 November 2026.
Penerbitan perdana pada Juli terdiri atas dua seri bertenor tiga dan lima tahun dengan kupon masing-masing 1,90 persen dan 2,19 persen.
Mengenai penerbitan berikutnya, Suminto mengatakan keputusan soal waktu dan besarannya akan didasarkan pada analisis kondisi pasar serta strategi pengelolaan utang pemerintah secara keseluruhan.
Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah menerbitkan Panda Bonds untuk kedua kalinya pada Selasa (10/11) senilai 10 miliar yuan, lebih besar daripada penerbitan perdana pada Juli 2026 sebesar 7 miliar yuan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, penerbitan kedua itu mendapat sambutan positif dari investor domestik China, dengan total pesanan mencapai sekitar 17,26 miliar yuan atau setara dengan rasio bid-to-cover 1,726 kali.
Menurut Suminto, nilai penerbitan yang lebih besar itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026 sekaligus mengoptimalkan peluang di pasar keuangan internasional.
"Peningkatan nilai penerbitan juga mencerminkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan momentum dan kapasitas pasar Panda Bonds secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, minat investor, serta pengelolaan risiko utang," ujar Suminto.
Dia menjelaskan salah satu pertimbangan utama pemerintah adalah pasar keuangan China yang menawarkan suku bunga relatif rendah dengan likuiditas yang cukup besar. Kondisi itu memungkinkan Indonesia memperoleh pembiayaan dengan biaya kompetitif di tengah suku bunga dan imbal hasil obligasi yang relatif tinggi di sejumlah negara maju.
Suminto menambahkan Panda Bonds membantu pemerintah mendiversifikasi sumber pembiayaan dan memperluas basis investor. Melalui instrumen itu, pemerintah dapat mengakses pasar keuangan China yang memiliki basis investor dan karakteristik tersendiri, di luar pasar obligasi domestik dan internasional konvensional.
Dia menilai diversifikasi semakin penting di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Perubahan ekspektasi suku bunga di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, serta meningkatnya risiko geopolitik dapat mendorong kenaikan imbal hasil obligasi global dan biaya pembiayaan bagi negara berkembang.
Suminto menegaskan Panda Bonds bukan dimaksudkan untuk menggantikan penerbitan surat berharga negara (SBN) di pasar domestik maupun obligasi internasional lainnya, melainkan untuk melengkapi instrumen pembiayaan yang telah dimiliki pemerintah.
"Dengan semakin beragamnya alternatif pembiayaan yang tersedia, semakin besar fleksibilitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan APBN dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali," kata dia.
Panda Bonds kedua terdiri atas tiga seri, yakni RICNY1129 bertenor tiga tahun senilai 5,7 miliar yuan dengan kupon 1,96 persen, RICNY1131 bertenor lima tahun senilai 3,7 miliar yuan dengan kupon 2,15 persen, serta RICNY1133 bertenor tujuh tahun senilai 600 juta yuan dengan kupon 2,50 persen.
Seluruh seri memperoleh peringkat AAA dengan prospek stabil dari China Lianhe Credit Rating. Penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 17 November 2026.
Penerbitan perdana pada Juli terdiri atas dua seri bertenor tiga dan lima tahun dengan kupon masing-masing 1,90 persen dan 2,19 persen.
Mengenai penerbitan berikutnya, Suminto mengatakan keputusan soal waktu dan besarannya akan didasarkan pada analisis kondisi pasar serta strategi pengelolaan utang pemerintah secara keseluruhan.
