Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sudah mengantongi Rp 595 miliar dari pelaksanaan Program Penghapusan Sanksi Administrasi. Jumlah setoran itu didapatkan dari 11.377 wajib pajak yang mengajukan penghapusan sanksi tersebut per 12 November 2026.
Kebijakan tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.
"Jumlah setoran Rp 595,1 miliar adalah pokok pajak plus sanksi. Dalam hal ini dia ketetapan pajak yang ada pokoknya, maka dia pokoknya sudah dibayar semuanya. Kalau surat tagihan pajak itu tidak selalu ada pokoknya. Sehingga mungkin dia memang sanksinya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti di Bogor, dikutip pada Sabtu (14/11).
"Kalau tidak ada pokok kan dihapuskan 100 persen. Harus bayar minimal kalau sampai dengan Desember ini adalah 10 persen yang harus dibayar," tambahnya.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan pemberlakukan penghapusan sanksi itu tidak akan membuat kekecewaan bagi wajib pajak yang selama ini sudah rajin membayar.
Bimo menegaskan wajib pajak yang selama ini patuh mendapatkan beragam kebijakan yang berbeda.
"Wajib pajak yang sudah patuh itu mendapatkan hak-haknya secara proporsional. Apresiasi dan hak istimewa seperti prioritas untuk penerbitan surat keterangan fiskal (SKF), sekarang hampir semua pelayanan perizinan itu membutuhkan SKF," ungkap Bimo.
Untuk mengikuti Program Penghapusan Sanksi Administrasi ini, wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat di antaranya: tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya; mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya, tetapi telah dicabut; menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan, dan; pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak.
