Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan Indonesia telah bergabung dengan Forest and Climate Leaders' Partnership (FCLP) dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Setidaknya ada tiga kerja sama yang dibidik Indonesia dari inisiatif ini.
"Melalui partisipasi dalam FCLP, Indonesia akan melanjutkan dialog dengan Sekretariat dan negara-negara anggota untuk mewujudkan prioritas kerja sama ke dalam langkah-langkah konkret, dengan tetap menjadikan kebijakan dan kepentingan nasional sebagai landasan dalam pelaksanaannya," ujar Marzuki dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/11).
Ia menyebutkan tiga bidang potensial untuk kerja sama antara Indonesia dan FCLP.
Pertama, Indonesia dapat memperkuat pasar karbon hutan berintegritas tinggi dengan menghubungkan permintaan yang kredibel dengan pengurangan emisi yang telah diverifikasi, yang didukung oleh otorisasi nasional, transparansi, serta mekanisme perlindungan untuk mencegah penghitungan ganda (double counting).
Kedua, memperkuat kepastian mengenai penguasaan hutan dan lahan, termasuk pengakuan terhadap hutan adat, dengan tetap mematuhi kerangka hukum Indonesia. "Dukungan internasional harus dikoordinasikan melalui mekanisme pendanaan nasional yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Ketiga, memperluas pertukaran pengetahuan melalui International Tropical Peatland Center dan World Mangrove Center, termasuk rencana untuk mengadakan sesi teknis pada tahun 2027.
Dorong Pengakuan Sistem Perdagangan Karbon yang KredibelRohmat mengatakan saat ini Indonesia mengelola sekitar 13 juta hektare lahan gambut tropis dan 3,4 juta hektare hutan bakau (mangrove). Indonesia juga berupaya mendapatkan pengakuan atas sistem yang kredibel —termasuk Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)— sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan perdagangan kayu yang berkelanjutan.
"Kerja sama praktis, dengan kepemilikan nasional sebagai landasan, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi hutan, masyarakat, dan iklim," ujarnya.
Kementerian dan lembaga terkait akan menindaklanjuti kerja sama itu bersama Sekretariat FCLP, khususnya mengenai lahan gambut, hutan bakau (mangrove), penguasaan lahan, dan pendanaan sektor kehutanan.
Sementara itu, Wakil Presiden Guyana Bharrat Jagdeo menyambut baik bergabungnya Indonesia ke FCLP dan menyebutnya sebagai langkah penting.
Jagdeo menyatakan hutan menjadi semakin krusial, tidak hanya untuk mitigasi perubahan iklim, tetapi juga untuk konservasi keanekaragaman hayati, pengaturan pola curah hujan, dan keberlanjutan sektor pertanian. Jagdeo mengapresiasi keputusan Indonesia untuk bergabung dalam kemitraan tersebut. Ia juga memuji kontribusi Indonesia dalam berbagai inisiatif kehutanan internasional.
