Tim Pelapor Suket Akan Lanjutkan Proses Hukum Meski Gibran Sudah Berhenti Jadi Wapres

Pelapor suket Gibran D Samsudin (kiri), kuasa hukum pelapor, Syamsir Jalil (tengah) menyampaikan keterangan ke awak media pada Kamis (22/10/2026). (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim pelapor suket Gibran, Tim Advokat Etika Moral dan Integritas Bangsa, menyatakan akan melanjutkan proses pidana dari penerbitan suket Gibran.

Koordinator dari Tim Advokat Etika Moral dan Integritas Bangsa, Muhammad Syamsir Jalil, yang membuat laporan suket Gibran, menyatakan akan melanjutkan proses hukum yang berjalan di Bareskrim Mabes Polri.

Baca Juga: Demokrat, PDIP & Selamat Ginting soal Bursa Nama Wapres, Muzani Hingga Cak Imin | KOMPAS PETANG

"Kami menegaskan akan tetap melanjutkan proses hukum pada Gibran Rakabuming Raka di Bareskrim Mabes Polri sekalipun Gibran Rakabuming telah diberhentikan dari jabatan wakil presiden," tutur Syamsir Jalil pada Kamis (12/11/2026).

Menurut Syamsir, proses ini dilanjutkan karena setiap pelanggaran hukum harus diberikan sanksi pidana agar ke depan bangsa Indonesia tidak permisif atas segala penyimpangan hukum dan konstitusi.

Tim Advokat Melapor ke Bareskrim

Sebelumnya, Tim Advokat Etika, Moral, dan Integritas Bangsa telah mengirimkan laporan ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu (7/10/2026).

Dalam laporannya, tim kuasa hukum pelapor suket Gibran membawa objek perkara berupa suket penyetaraan pendidikan Gibran dan putusan MK sebagai bukti.

"Kita juga tadi di samping membawa objek perkaranya adalah suket tersebut, kita juga membawa putusan MK, termasuk juga buku penelitian yang dibuat oleh Saudara Bonatua," ucap Syamsir dalam dialog Sapa Indonesia Malam KompasTV, Rabu (7/10/2026).

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD juga mendesak pembuat dokumen suket harus diproses secara pidana melalui cuitan di akun X (sebelumnya Twitter) resminya.

Baca Juga: Usai Berhenti Jadi Wapres, Gibran Mengaku Tak Kembali ke Solo

"Vonis MA yang membatalkan Suket Setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Follow up atas jabatannya sebagai wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana. TETAPI pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) harus diproses secara pidana. KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tulis Mahfud dalam unggahannya di akun X @mohmahfudmd, Jumat (30/10/2026).

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Gregorius Tri Hendrawan Manurung Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV