HARIAN.FAJAR.CO.ID, GOWA — Persoalan akses ke kamar Kalompoang di Istana Balla Lompoa kembali memanas. Keluarga besar Kerajaan Gowa melaporkan dugaan perusakan gembok kamar penyimpanan benda-benda pusaka kerajaan ke Polres Gowa, Jumat (13/11/2026).
Laporan tersebut dilayangkan setelah keluarga menemukan gembok kamar Kalompoang dalam kondisi sudah tidak terkunci. Padahal, berdasarkan kesepakatan yang selama ini berlaku, akses ke kamar tersebut berada dalam pengawasan bersama keluarga kerajaan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa.
Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju, mengatakan, kedatangannya bersama sejumlah keluarga merupakan tindak lanjut atas temuan tersebut. Mereka meminta persoalan itu diusut karena pembukaan kamar disebut tidak melalui koordinasi dengan pihak keluarga.
“Kami hadir di sini untuk rapat keluarga Rumpun Andi Idjo, Raja Gowa ke-36. Seharusnya ini kita mau membicarakan bagaimana persoalan perusakan gembok kamar Kalompoang,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat sore.
Dia menjelaskan, kamar Kalompoang menyimpan sejumlah benda pusaka yang dijaga secara turun-temurun oleh keluarga kerajaan. Di antaranya mahkota, keris, gelang, rantai manila, serta benda-benda pusaka lainnya yang tersimpan di dalam brankas.
“Di dalam kamar Kalompoang itu ada brankas pusaka, pusaka-pusakanya dan ini yang kami jaga turun-temurun. Termasuk ada mahkota, keris, gelang, rantai manila, dan lain-lain,” jelasnya.
Imam mengaku belum mengetahui siapa yang melakukan perusakan. Namun, dia menyebut kegiatan zikir yang dilaksanakan Majelis Adat Pemangku Adat Tinggi menjadi latar belakang persoalan tersebut. Menurutnya, pintu kamar dibuka tanpa persetujuan maupun koordinasi dengan keluarga.
Dia baru mengetahui kondisi gembok tersebut pada Kamis malam. Saat itu, dia hanya mengambil foto pintu kamar yang sudah terbuka dan gembok yang sebelumnya terpasang dalam kondisi tergantung.
“Saya belum mengecek kondisi di dalam. Saya tidak langsung masuk, saya cuma memfoto pintu yang terbuka. Gembok kami yang seharusnya masih terpasang itu sudah tergantung,” katanya.
Keluarga kemudian meminta kepolisian segera melakukan penyelidikan. Mereka juga mendesak agar kamar Kalompoang terlebih dahulu disegel untuk mencegah kemungkinan tindakan lain terhadap benda-benda pusaka di dalamnya.
Dalam laporan tersebut, pihak keluarga meminta ketua pelaksana kegiatan zikir, Andi Omar, ikut bertanggung jawab. Meski demikian, Imam mengakui belum mengetahui secara pasti siapa yang merusak gembok tersebut.
Persoalan ini juga berkaitan dengan kesepakatan lama antara keluarga kerajaan dan pemerintah daerah. Imam menyebut, sejak masa pemerintahan sebelumnya, terdapat pengaturan dua gembok untuk mengamankan kamar Kalompoang.
“Satu gembok dipegang Raja Gowa, satu lagi dipegang Pemda. Sehingga siapa pun yang masuk harus sama-sama mendapatkan izin,” ungkapnya.
Menurut dia, kesepakatan tersebut belum pernah dicabut atau diubah. Karena itu, pembukaan kamar tanpa koordinasi dinilai sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang selama ini dijalankan.
“Kenapa kesepakatan ini dilanggar? Harusnya kalau memang mau diubah, harus tertuang dulu kesepakatan kembali supaya kami tidak berprasangka buruk kepada Pemda. Kesepakatan ini belum dicabut,” tegasnya.
Kuasa hukum keluarga kerajaan, Wawan Nur Rewa, turut mempersoalkan status kepemilikan Istana Balla Lompoa. Dia menegaskan, menurut pihak keluarga, bangunan tersebut tidak pernah diserahkan oleh Kerajaan Gowa kepada pemerintah daerah.
“Istana Balla Lompoa itu tidak pernah diserahkan oleh pihak Kerajaan Gowa kepada pemerintah. Jadi status ini adalah hak milik, bukan sepenuhnya milik Pemda,” tegas Wawan.
Dia juga meminta kepolisian mengusut dugaan perusakan gembok dan memastikan keamanan benda-benda pusaka yang tersimpan di kamar Kalompoang.
Wawan mengungkapkan, pihak keluarga menemukan sejumlah persoalan terkait fasilitas pengamanan di lokasi tersebut.
Termasuk perangkat CCTV yang secara fisik tersedia, tetapi menurut hasil pengecekan mereka tidak aktif.
Dia berharap Bupati Gowa dapat mengambil posisi netral dan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk mencari penyelesaian.
“Kami meminta kepada Bupati Gowa yang baru agar jangan terlalu jauh, apalagi memihak. Kami minta netral, supaya kita ini duduk bersama mencari solusi,” ujarnya.
Keluarga kerajaan menegaskan akan mengawal laporan tersebut hingga proses hukum berjalan. Mereka juga meminta tidak ada lagi pembukaan kamar maupun tindakan terhadap benda-benda pusaka tanpa koordinasi dan persetujuan pihak yang selama ini memegang kewenangan pengamanan.(an)
