KPK Periksa Dua ASN Bea Cukai terkait Kasus Gratifikasi Cukai Rokok PT Djarum

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. (Sumber: ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) memanggil dua aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai terkait dugaan gratifikasi cukai rokok PT Djarum pada Kamis (12/11/2026).

ASN berinisial SA dan AZR dipanggil KPK sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kerugian keuangan negara pada sektor cukai.

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Kamis (12/11/2026) malam.

Baca Juga: Usai Berhenti Jadi Wapres, Gibran Mengaku Tak Kembali ke Solo

Budi melanjutkan, KPK memanggil kedua ASN tersebut untuk mengetahui standar tarif cukai dan tarif cukai yang berlaku untuk PT Djarum dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi.

"Tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang harus dikenakan dan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang kemudian ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut dan ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan," katanya.

Dikutip dari Antara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami riwayat pemeriksaan yang selama ini dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terhadap PT Djarum.

Sebelumnya, KPK menggeledah kantor PT Djarum dan Kantor Bea-Cukai Kudus pada Rabu (28/11/2026).

"Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus. Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum," ujarnya pada Rabu (28/11/2026)

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, upaya paksa tersebut terkait pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Feri Amsari Sebut Politik Jokowi Multilayer Hipokrit: Saya Pulang Kampung, Ternyata Bangun Partai

Budi turut menjelaskan, pengembangan kasus tersebut dilakukan KPK dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum per Oktober 2026.

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Gregorius Tri Hendrawan Manurung Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : ANTARA