Jakarta, VIVA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun, tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau setara 76,2 persen dari target APBN 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026) mengatakan, pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp514 triliun hingga akhir tahun untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026.
Ia menyebutkan peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi serta perbaikan administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax.
Berdasarkan jenisnya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen.
Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp793,55 triliun, ditopang aktivitas ekonomi dan konsumsi domestik.
Penerimaan PPh migas mencapai Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7 persen seiring dengan kenaikan harga minyak bumi.
Adapun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turun 3,7 persen menjadi Rp20,52 triliun akibat pergeseran waktu pembayaran sebagian wajib pajak ke akhir tahun.
Suahasil memperkirakan penerimaan tersebut akan kembali tercermin dalam laporan APBN pada Desember.
Di sisi lain, penerimaan pajak lainnya nondeposit turun 9 persen menjadi Rp7,1 triliun. Sementara itu, penerimaan dari deposit pajak merosot 49,8 persen menjadi Rp33,6 triliun.
Suahasil menjelaskan penurunan deposit pajak bukan disebabkan berkurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak, melainkan karena semakin banyak wajib pajak yang membayar langsung ke pos penerimaan sesuai jenis pajaknya.
Dengan demikian, penggunaan akun deposit yang belum teridentifikasi jenis pajaknya semakin berkurang.
"Turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tetapi karena penggunaan akun deposit pajak lainnya itu sekarang makin mengecil," ujarnya.
Selain itu, penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan aktivitas ekonomi digital lainnya mencapai Rp14,1 triliun dari jenis PPh dan PPN. (Ant)
