LPSK Dampingi Korban Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

KUPANG, KOMPAS — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menemui RWM (21), korban dalam kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede. Pertemuan dilakukan untuk menyiapkan langkah pendampingan sesuai kebutuhan korban.

“Kami sudah bertemu korban pada Jumat (13/11/2026) kemarin untuk melakukan asesmen, namun belum selesai karena kondisi korban drop. Korban mengalami tekanan yang tidak mudah,” kata Kepala Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) NTT Anselmus Sowa Bolen, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Anselmus, LPSK telah menerima laporan resmi terkait kasus tersebut setelah korban dan keluarganya melapor ke Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). Saat itu, korban dan keluarga didampingi petugas dari dinas yang membidangi perlindungan perempuan dan anak Provinsi NTT.

Pada Jumat, tim LPSK mendatangi rumah aman tempat korban didampingi untuk melakukan asesmen. Tujuannya mengetahui kebutuhan korban. Salah satu rekomendasinya adalah pendampingan oleh psikolog dari Universitas Nusa Cendana Kupang.

Menurut Anselmus, asesmen akan kembali dilanjutkan pada Sabtu dengan mempertimbangkan kondisi korban. Dengan hadirnya psikolog, diharapkan korban dapat kembali berkomunikasi dengan lebih baik. Saat ini, korban masih terpukul atas peristiwa yang dialaminya.

Anselmus juga memastikan pihaknya akan menjaga keamanan dan keselamatan korban. Dengan demikian, upaya korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan dapat berjalan dan hak-hak korban terpenuhi.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Henry Novika Chandra mengatakan, sejumlah saksi telah diperiksa. Di antaranya adalah orang-orang yang mengajak korban datang ke rumah dinas Bupati Kupang, lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian perkara.

Henry menjamin proses hukum akan berjalan secara profesional dan transparan. Publik dipersilakan mengawal jalannya proses tersebut. “Penyelidikan sedang berlangsung, dan mari kita hormati proses ini,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan. Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh terlapor.

“Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi,” ujar Henry.

Peristiwa itu disebut terjadi di rumah dinas Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11/2026) malam.

Henry menegaskan komitmen Polda NTT untuk menangani setiap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Pihaknya memastikan hak-hak korban terpenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam proses penanganan perkara, polisi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, dan klarifikasi terhadap terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif untuk mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban,” ucapnya.

Jeny Widyawati, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak NTT, yang dihubungi secara terpisah mengatakan, pihaknya tengah mendampingi korban di tempat yang aman.

Menurut Jeny, korban mengalami trauma dan kini menjalani pemeriksaan psikologis. “Kami sifatnya mendampingi,” kata Jeny yang enggan menjelaskan lebih jauh mengenai kasus tersebut. “Intinya kami mendampingi,” ujarnya.

Jeny membatasi penjelasan lebih lanjut karena laporan tersebut sedang ditangani kepolisian. Menurut dia, tugas pendamping adalah memastikan pelapor yang juga diduga sebagai korban tidak berada dalam tekanan saat memberikan keterangan.

Informasi mengenai kasus dugaan pemerkosaan pertama kali diterima Kompas dari seorang sumber pada Kamis (12/11/2026) tengah malam. “Ada kasus Bupati Kupang lakukan pemerkosaan di rumah jabatan. Kejadian kemarin, Rabu (11/11/2026),” katanya.

Menurut sumber tersebut, korban yang berusia 21 tahun diiming-imingi akan mendapatkan pekerjaan dari terlapor. Namun, setelah berada di rumah jabatan, korban disebut mengalami kekerasan seksual. “Mereka masih punya hubungan keluarga,” katanya.

Sumber itu menuturkan, korban kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada orangtuanya. Korban bersama ibunya dan petugas dari dinas perlindungan perempuan dan anak kemudian mendatangi Polda NTT untuk membuat laporan.

Sementara itu, hingga Sabtu, Yosef Lede belum menyampaikan tanggapan resmi terkait kasus tersebut. Pertanyaan yang dikirim melalui pesan singkat belum direspons.