Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional (Unas) Prof Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa presidenmemiliki kebebasan dan mandat konstitusional penuh dalam menentukan sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, seluruh elemen bangsa perlu menghormati hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.
Yuddy menjelaskan bahwa konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal tersebut memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diajukan secara formil oleh presiden dan secara substansial, aturan tersebut menempatkan presiden sebagai pengambil keputusan tunggal.
Baca Juga: PKS Soal Pengganti Gibran: Ijazah Wapres Baru Enggak Akan Bermasalah
"Secara substansi, konstitusi menempatkan presiden sebagai pihak yang menentukan siapa yang layak mendampinginya. Para perumus amandemen UUD 1945 secara sadar memberikan kewenangan itu kepada presiden, bukan kepada partai, bukan kepada fraksi, dan bukan kepada kelompok mana pun," kata Yuddy dikutip Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai perancangan ketentuan konstitusi tersebut memiliki alasan yang mendasar. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden adalah pemegang tanggung jawab tertinggi di hadapan rakyat.
Seluruh keberhasilan maupun kegagalan jalannya pemerintahan hingga tahun 2029 kelak akan dipertanggungjawabkan langsung oleh presiden, bukan oleh pihak-pihak yang mengusulkan nama kandidat.
"Maka wajar dan sah jika presiden memiliki preferensi pribadi tentang siapa yang paling tepat mendampinginya. Preferensi itu bukan selera semata, melainkan kebutuhan tata kelola," ujarnya.
Di sisi lain, Yuddy tetap memandang bahwa munculnya berbagai usulan nama dari kalangan partai politik, tokoh, maupun masyarakat merupakan bagian yang wajar dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun pada akhirnya, ia menekankan bahwa semua pihak harus memberikan penghormatan, kepercayaan, dan dukungan penuh kepada siapa pun figur yang dipilih oleh presiden.
Lebih jauh, Yuddy menambahkan bahwa majelis sebagai lembaga pemegang hak suara dalam proses pemilihan wakil presiden nantinya perlu memahami suara hati dan pertimbangan kebatinan Presiden Prabowo.
"Dengan memahami kehendak itu, mereka dapat menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan beliau, demi pemerintahan yang solid hingga akhir masa jabatan," pungkasnya.
Sebelumnya Politikus Muda Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.
Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak tstana maupun partai koalisi mengenai siapa dua nama yang akan secara resmi disetorkan presiden untuk dipilih sesuai mekanisme ketatanegaraan.
Elite Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga tak memberikan banyak tanggapan ketika diminta untuk memberikan bocoran terkait sikap internal koalisi pemerintahan dalam menggodok nama pengganti dari Gibran.
Alih-alih menyebutkan inisial atau mengerucutkan kriteria kandidat, ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai figur pengganti sama sekali belum masuk ke dalam agenda prioritas elite saat ini.
Baca Juga: Eks Kepala BGN: Gibran Bukan Tak Bekerja, Dia Justru Diam-diam Menyukseskan Programnya Prabowo
“Itu masih jauh kalau bicara nama,” tegas Dasco.
