Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua.
Pigai menyebut dirinya yang mengusulkan penyelidikan kasus tersebut ketika masih menjabat sebagai Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI.
“Hasil kerja nyata saya, kasus ini terjadi waktu saya menjadi Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI. Kasus ini saya yang angkat, saya yang usul penyelidikan HAM Berat, Saya turun investigasi ke lapangan dan aparat, saya yang memutuskan sebagai HAM berat,” kata Pigai dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Pigai menilai pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat bukan sesuatu yang mustahil apabila dilakukan dengan kesungguhan dan integritas.
“Siapa yang bilang HAM berat itu susah? Kalau kerja dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang murni tidak ada yang mustahil. Saya bekerja sungguh-sungguh dan Tuhan juga kasih saya jabatan sebagai Menteri HAM RI,” ujarnya.
Meski demikian, Pigai mengkritik proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur pengadilan. Ia menuding sejumlah komisioner terdahulu tidak bekerja secara independen dan profesional sehingga unsur pembuktian perkara sulit terpenuhi.
“Pertanyaan kemudian kenapa kasus-kasus HAM berat susah diselesaikan di pengadilan karena komisioner-komisioner lalu partisan, kurang berintegritas, kurang independen dan amatiran dalam kerja sehingga aspek formil dan material tidak bisa terpenuhi,” tegasnya.
Pigai mengatakan, saat ini dirinya mendorong pendekatan pemulihan korban melalui mekanisme nonyudisial yang menurutnya telah ditempuh pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Maka sekarang saya dorong penyelesaian restoratif justice yang ditempuh pada jaman Pak Jokowi. Saya sedang ajukan draft Inpres pemulihan bagi keluarga korban,” ungkapnya.
Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyiapkan kebijakan pemulihan bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat.
“Yang penting ikuti saja dan percaya apa yang sedang saya kerjakan dengan mengajukan draft Inpres Pemulihan Korban HAM. Jangan ikuti pejabat tinggi yang hanya tahu hukum tapi tidak tahu HAM dan janjikan janji palsu proses judicial di pengadilan,” pungkasnya.
