HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tindakan mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, yang berulang kali menyetubuhi tahanan kasus narkoba hingga korban hamil sunguh keterlaluan.
Aksi bejat itu menuai kecaman keras dan dinilai sebagai perbuatan yang sangat memalukan institusi Polri.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang telah dijatuhkan kepada Sarbani tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ia mendesak Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan mantan perwira polisi tersebut juga diproses melalui jalur pidana dan dijatuhi hukuman maksimal.
“Ini benar-benar keterlaluan dan sangat memalukan institusi Polri. Maka saya minta pemecatan saja tidak cukup, Polda NTB harus pastikan pelaku juga dijerat pidana maksimal,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Menurut Sahroni, penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini semakin serius karena korban merupakan perempuan yang sedang menjalani penahanan dan sepenuhnya berada dalam pengawasan aparat kepolisian.
Ia menilai perbuatan tersebut tidak hanya mencederai korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjamin keamanan.
“Apalagi korbannya adalah perempuan yang sedang berada dalam tahanan dan berada di bawah pengawasan aparat. Maka saya tegaskan, tidak ada tempat bagi oknum seperti ini di tubuh Polri,” imbuhnya.
Sahroni meminta Polri mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat atau mengetahui perbuatan pelaku.
Ia juga mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, terlebih di tengah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi.
“Di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi, saya berharap prinsipnya jelas: tidak ada toleransi terhadap anggota yang menyalahgunakan jabatan, dari level pimpinan sampai jajaran paling bawah,” jelasnya.
Sahroni menegaskan Polri tidak boleh memberikan perlindungan kepada anggota yang melakukan pelanggaran serius hanya karena status, seragam, ataupun jabatan yang disandangnya.
Menurut dia, tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan kewenangan menjadi bukti keseriusan institusi dalam melakukan pembenahan internal sekaligus menjaga kepercayaan publik.
“Jangan ada perlindungan hanya karena seragam atau jabatan. Justru Polri harus menunjukkan bahwa institusinya berani membersihkan dirinya sendiri agar kepercayaan publik tetap terjaga,” pungkas Sahroni. (*)
