Ringkasan Berita
- PT RPH Surabaya Perseroda memperketat pengawasan praktik penggelonggongan sapi di Rumah Potong Hewan Tambak Osowilangun (TOW).
- Praktik tersebut masih ditemukan di antara 65 jagal yang beraktivitas di RPH TOW dan menjadi salah satu kendala pengajuan sertifikat halal.
- RPH Surabaya menyeleksi jagal serta memberikan sosialisasi dan edukasi sebelum menerapkan aturan lebih tegas setelah Lebaran.
- Sertifikat halal fasilitas RPH TOW ditargetkan terbit akhir November 2026. MUI Jawa Timur menegaskan praktik penggelonggongan harus diselesaikan sebelum sertifikasi diterbitkan.
Surabaya (beritajatim.com) – PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda memperketat pengawasan praktik pemotongan sapi gelonggongan di Rumah Potong Hewan Tambak Osowilangun (TOW). Pembenahan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemotongan memenuhi ketentuan sekaligus mempercepat penerbitan sertifikat halal yang ditargetkan terbit akhir November 2026.
Direktur Utama RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, mengungkapkan praktik penggelonggongan masih ditemukan di antara 65 jagal yang beraktivitas di RPH TOW. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses pengajuan sertifikat halal setelah pemindahan fasilitas dari Pegirian.
“Di belakangnya harus ada tanggung jawab. Jangan sampai sertifikat halal sudah keluar, tetapi praktik di lapangan justru tidak menjamin kehalalan,” tegas Fajar dalam seminar Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen di BG Junction dikutip, Sabtu (14/11/2026).
RPH Surabaya akan memberikan sertifikat halal kepada jagal yang mematuhi ketentuan pemotongan. Sosialisasi dan peringatan mulai dilakukan sebelum penerapan aturan lebih tegas setelah Lebaran mendatang.
Fajar menegaskan, pembenahan tersebut tidak hanya bertujuan melarang praktik penggelonggongan, tetapi juga membangun pemahaman di kalangan jagal, pedagang daging, hingga masyarakat sebagai konsumen.
“Target saya, semua pemotongan di RPH bebas dari gelonggongan. Ini bukan hanya soal melarang, tetapi bagaimana jagal diedukasi, pedagang daging juga diedukasi, termasuk masyarakat sebagai konsumen juga harus diedukasi tentang daging sapi gelonggongan,” ujarnya.
Fajar menyebut praktik tersebut merugikan konsumen karena membuat daging mengandung air berlebih. Selain itu, penggelonggongan juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Untuk memperkuat pengawasan, RPH Surabaya akan berkoordinasi dengan DKPP Surabaya dan Dinas Peternakan Jawa Timur. Pengawasan direncanakan mencakup sapi siap potong hingga proses distribusi daging.
Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Solihin Hasan, menyatakan praktik penggelonggongan harus diselesaikan sebelum sertifikat halal diterbitkan. Audit terhadap fasilitas baru RPH TOW masih menemukan sejumlah kekurangan yang harus dibenahi.
“Kalau sertifikat halal sudah keluar, tetapi ternyata masih ada praktik yang tidak sesuai di lapangan, ini tidak boleh terjadi. Karena itu, perlu langkah komprehensif. Tidak hanya RPH, tetapi juga dukungan pemerintah kota dan dinas terkait,” kata Solihin.
Dia menjelaskan, praktik penggelonggongan bermasalah karena mengandung unsur penipuan terhadap konsumen dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan. MUI meminta pemeriksaan dilakukan sejak sapi diterima hingga proses penyembelihan.
Solihin juga mengingatkan masyarakat bahwa daging yang belum memiliki sertifikat halal tidak otomatis berstatus haram. Sertifikasi merupakan legalitas sekaligus jaminan kepatuhan terhadap ketentuan proses pemotongan.
“Tidak bersertifikat halal tidak otomatis haram. Sertifikat halal ini adalah legalitasnya,” jelasnya. [asg/beq]
