JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan waktu hingga Oktober 2027 kepada perusahaan untuk menyesuaikan pengelolaan dana pesangon pekerja.
Berdasarkan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dana pesangon nantinya harus disetorkan ke Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk, yakni Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
Pemerintah ingin memastikan perusahaan memiliki persiapan dana yang jelas untuk membayar hak pekerja, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), kebangkrutan, maupun kepailitan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa Dana Cadangan Pesangon berbeda dengan skema pengelolaan dana yang selama ini dilakukan melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di masing-masing perusahaan.
“Jadi kalau ditanya apakah Dana Cadangan Pesangon yang dimaksud dalam Undang-Undang 27/2026 adalah dana-dana yang dikelola oleh Dapen atau di setiap perusahaan kan biasanya ada Dapen lalu ada DPLK, maka jawabannya tidak. Tidak akan dikelola karena Undang-Undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ini lembaga pemerintah,” ujar Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melalui kanal YouTube Kemnaker RI, dikutip Sabtu (14/11/2026).
BACA JUGA:Tergiur Mahar Besar, 3 WNI Jadi Korban TPPO Modus Pengantin Pesanan ke China
Perusahaan Punya Waktu hingga Oktober 2027
Dalam aturan baru tersebut, pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun. Artinya, perusahaan masih memiliki waktu untuk membenahi sistem administrasi dan menyesuaikan pengelolaan dana pesangon sebelum ketentuan pengalihan diberlakukan pada Oktober 2027.
Indah meminta pengurus dan pengelola DPLK di perusahaan mulai melakukan persiapan sejak sekarang. Perusahaan tidak sebaiknya menunggu hingga mendekati batas waktu untuk menata kewajiban tersebut.
“Undang-Undang ini memberikan masa transisi 1 tahun. Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada Dana Cadangan Pesangon,” jelasnya.
Melalui skema DCP, perusahaan diwajibkan memperhitungkan kewajiban pembayaran pesangon sejak awal hubungan kerja dengan pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Dengan demikian, kewajiban pesangon tidak lagi dipandang sebagai beban yang baru disiapkan ketika perusahaan melakukan PHK.
Perusahaan harus memperhitungkan kebutuhan dana tersebut sejak awal agar memiliki cadangan yang memadai untuk memenuhi hak pekerja di kemudian hari.
BACA JUGA:Waspada! Iming-iming Untung Rp3 Juta dalam Sebulan, Penipuan Berkedok Arisan Gasak Uang Peserta Rp20 Miliar
Dana yang disiapkan juga harus memiliki sumber pendanaan yang jelas dan disetorkan kepada lembaga pemerintah yang nantinya ditetapkan sebagai pengelola DCP.
“Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah, nanti ditunjuk dalam waktu yang tidak lama lagi. Lembaga pemerintah yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon ini,” terang Indah.
- 1
- 2
- 3
- »
