JAKARTA - Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyatakan tidak akan mengusulkan kader masing-masing, untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Mereka memilih menyerahkan proses pengusulan calon sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sikap tersebut disampaikan sejumlah pimpinan dan perwakilan partai koalisi. Mereka menilai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi, yakni Presiden mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian MPR memilih salah satunya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi posisi tersebut.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk posisi wakil presiden," kata AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menyebut sikap partainya telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY.
