Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI, belum menjamin stabilitas pasar keuangan nasional dalam jangka panjang.
Budi Wahyu Mahardika, Dosen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) menilai, respons positif pasar dalam jangka pendek belum cukup untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Ini karena konsistensi kebijakan pemerintah dan kemampuan menjaga kepercayaan investor tetap menjadi faktor penting dalam menentukan arah pasar keuangan ke depan.
“Untuk jangka pendek, pasar modal merespons positif dan rupiah juga menunjukkan penguatan. Situasi ini bisa jadi karena pasar melihat adanya peluang meredanya potensi konflik atau dualisme berkepanjangan di pemerintahan,” jelasnya, Sabtu (14/11/2026).
Pada perdagangan, Kamis (12/11/2026) lalu, IHSG ditutup menguat 135,86 poin atau 2,66 persen ke level 5.250,90. Penguatan berlanjut pada, Jumat (13/11/2026), dengan kenaikan 88,51 poin atau 1,68 persen ke posisi 5.339,41.
Penguatan juga terjadi pada nilai tukar rupiah. Pada Jumat (13/11/2026) pagi, rupiah berada di level Rp18.237 per dolar AS atau menguat 10 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Hingga sore hari, rupiah kembali menguat 41 poin ke posisi Rp18.196 per dolar AS.
Budi menilai, penguatan tersebut dapat mengindikasikan bahwa pelaku pasar melihat perkembangan politik tersebut sebagai peluang meredanya konflik di pemerintahan.
Meski demikian, Budi mengingatkan isu pengunduran diri wapres tetap berpotensi memicu ketidakpastian politik yang berdampak terhadap pasar keuangan nasional. Terlebih, kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan tekanan eksternal berupa penguatan dolar Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh rekor terendah sepanjang sejarah di level Rp18.247 per dolar AS pada pembukaan perdagangan sebelumnya menjadi sinyal bahwa mata uang domestik masih rentan. Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya sebesar Rp18.188 per dolar AS pada 8 Juni 2026.
“Pelemahan rupiah ini merupakan kombinasi dari penguatan dolar AS dan ketidakpastian politik di dalam negeri. Ketika sentimen eksternal dan internal memburuk secara bersamaan, tekanan terhadap rupiah akan semakin besar,” ucapnya.
Budi menjelaskan, ketidakpastian politik akibat isu pengunduran diri tokoh yang memiliki basis dukungan dapat memengaruhi kepercayaan investor. Situasi tersebut berpotensi mendorong investor asing menarik modalnya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Penarikan modal asing, lanjut dia, akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS, sekaligus menekan permintaan terhadap rupiah. Kondisi tesebut menurutnya berpotensi memperburuk pelemahan nilai tukar domestik.
Selain itu, investor juga akan mencermati kemungkinan perubahan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Menurutnya, kepastian terhadap keberlanjutan kebijakan fiskal maupun moneter menjadi faktor penting untuk menjaga iklim investasi dan prospek pertumbuhan ekonomi.
“Investor tentu akan melihat apakah perubahan situasi politik ini berpengaruh terhadap stabilitas dan kesinambungan kebijakan ekonomi pemerintah. Jika muncul ketidakpastian mengenai arah kebijakan, pasar bisa merespons secara negatif,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya berharap penguatan IHSG dan rupiah tidak hanya menjadi respons sesaat terhadap perkembangan politik, tetapi juga diikuti terjaganya stabilitas kebijakan dan kepercayaan investor.
“Kita berharap respons positif ini dapat berlanjut sehingga perekonomian Indonesia sepanjang 2026 tetap terjaga dan mampu tumbuh dengan baik,” pungkasnya.(ris/bil/faz)
