Sikap Sejumlah Partai soal Usulan Nama Cawapres Menggantikan Gibran

Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Sumber: BPMI Setpres/Kris)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden (wapres), proses pergantian wapres pun bergulir. 

MPR kemudian mengadakan rapat pimpinan dan rapat gabungan sehari setelah menerima surat pernyataan berhentinya Gibran tersebut.

Dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026) kemarin, rapat gabungan memutuskan pimpinan MPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan dua nama calon wakil presiden (cawapres). 

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden," ucap Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Jakarta, Jumat. 

Menyikapi proses pergantian wapres yang sedang berlangsung saat ini, berikut sejumlah sikap partai politik (politik) yang KompasTV rangkum. 

Baca Juga: Usai Berhenti Jadi Wapres, Gibran Mengaku Tak Kembali ke Solo

Gerindra 

Juru Bicara Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu sikap Presiden Prabowo Subianto. 

"Karena bagaimanapun juga, ini kan hak daripada Presiden untuk menentukan wakil presidennya yang akan diajukan pada sidang MPR nantinya," katanya dalam dialog Sapa Indonesia Malam KompasTV, Kamis (12/11/2026).

"Jadi, kita saat ini juga masih menunggu dan kita masih melihat bahwa baru selesai acara yang rapat konsultasi itu." 

Ketika ditanya lebih lanjut soal kemungkinan cawapres pengganti Gibran akan dari internal Gerindra, luar Gerindra, atau justru kalangan profesional, Wihadi menegaskan pihaknya tidak berbicara nama terlebih dahulu.

Namun, ia menekankan cawapres harus satu misi dengan Prabowo. Pihaknya juga berharap wapres pengganti bisa mendampingi Prabowo sampai 2029 nanti. 

Baca Juga: Pesan Gibran Pamitan dengan Jajaran Pegawai Istana Wapres: Hanya Perjalanan yang Singkat!

Demokrat

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan sikap partai Demokrat menyusul berhentinya Gibran dari jabatan wapres. 

Pertama, dia menegaskan Demokrat tak mengajukan nama untuk menjadi cawapres pengganti Gibran.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," ujarnya di Auditorium Yudhoyono Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). 

AHY menegaskan Demokrat menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Partainya juga menghormati kewenangan MPR dalam memilih wapres dari usulan presiden. 

Kedua, AHY turut mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. 

Ia juga meminta dinamika politik yang terjadi jangan sampai mengganggu kehidupan rakyat. 

"Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tuturnya. 

Baca Juga: Politikus PDIP Jawab Jika Kadernya Diminta Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Ini Katanya

Golkar 

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyampaikan partainya menyerahkan penentuan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan harus dari koalisi atau dari mana. Presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugasnya," ujarnya Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, Presiden memiliki keleluasaan untuk menentukan calon, baik dari kalangan partai politik maupun profesional, berdasarkan pertimbangannya dalam menjalankan pemerintahan.

"Mau dari partai, mau profesional, itu terserah presiden, terbuka itu," ucap Mekeng. 

Baca Juga: Golkar-PDIP soal Kriteria 2 Cawapres Pengganti Gibran yang Diusulkan Prabowo ke MPR: Harus Seimbang

PAN 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut partainya menyerahkan keputusan terkait nama cawapres pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo.

Dia memastikan partainya tidak akan menyodorkan nama kadernya untuk menjadi calon wakil presiden.

"Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya maju, enggak ada," kata Zulhas usai pertemuan ketua umum partai politik dengan Presiden, Jumat (13/11/2026) malam.

Meski begitu, dia mengatakan Prabowo memberikan waktu selama satu pekan kepada parpol-parpol guna mendiskusikan nama yang akan diusulkan menjadi kandidat wapres.

Baca Juga: Pesan Gibran Pamitan dengan Jajaran Pegawai Istana Wapres: Hanya Perjalanan yang Singkat!

PKB 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani menyebut pihaknya berharap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi wapres menggantikan Gibran. 

Namun, ia juga menegaskan proses pergantian wapres tengah berjalan dan menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait dua nama yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden (cawapres). 

"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepenginnya Pak Muhaimin Iskandar, tentunya kan? Nah, tetapi ya kembali lagi, kembali lagi bahwa ini masih berproses," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Politikus Golkar Munculkan Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran, Ini Sosoknya

PDIP 

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menjelaskan jika terjadi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, maka partai pengusung yang bisa mengusulkan. 

Ia lantas menegaskan partainya tidak punya kepentingan dalam pergantian wakil presiden. 

"PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 bukan pengusung Pak Prabowo, jadi kami tidak punya kepentingan dalam pergantian wakil presiden ini apalagi disebut punya ambisi, sama sekali tidak," ujarnya dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Jumat (13/11/2026).

Ia menyatakan kepentingan PDIP hanya memastikan kriteria dan syarat untuk wapres pengganti Gibran harus dipenuhi dan tidak ada syarat yang diakali.

Saat ditanya mengenai kemungkinan sikap partai apabila Presiden Prabowo Subianto mengajukan kader PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden, Guntur menegaskan pihaknya enggan berspekulasi.

Menurutnya, posisi politik PDIP masih di luar pemerintahan sehingga tak bisa berandai-andai. 

Ia juga menegaskan keputusan akan bergabung dengan pemerintahan atau tidak ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Tapi yang kita lihat pada informasi yang terakhir, kemudian keputusan partai yang terakhir melalui kongres PDI Perjuangan masih berada di luar pemerintahan," ucapnya. 

 

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV