Pantau - Komisi VII DPR RI mendalami tujuh aspek strategis dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri melalui kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Pembahasan tersebut mencakup penataan ruang, kepastian status lahan, kewenangan pemerintah daerah, perizinan, ketenagakerjaan, infrastruktur pendukung, hingga pengawasan dan penegakan sanksi.
Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha mengatakan Karawang dipilih karena menjadi salah satu wilayah dengan konsentrasi kawasan industri terbesar di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan 13 kawasan industri di Karawang memerlukan pengaturan yang jelas agar aktivitas industri dapat berjalan selaras dengan kewenangan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat.
Komisi VII Soroti Tata Ruang dan Kewenangan Pemerintah DaerahIman menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Kantor Bupati Karawang bertujuan memperoleh masukan langsung dari pemerintah daerah mengenai pengelolaan kawasan industri.
“Kunjungan kerja hari ini kami arahkan khusus ke Kabupaten Karawang karena daerah ini merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi kawasan industri terbesar di Indonesia. Di Kabupaten Karawang terdapat 13 (tiga belas) kawasan industri. Besarnya konsentrasi tersebut menjadikan penataan ruang dan koordinasi antara pengelola kawasan dengan pemerintah daerah sebagai isu yang sangat penting,” ujar Iman.
Komisi VII menilai penataan ruang dan kepastian status lahan menjadi aspek penting dalam pengembangan kawasan industri.
Selain itu, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperjelas, terutama terkait perizinan dan koordinasi pengelolaan kawasan.
Pembahasan juga mencakup kontribusi kawasan industri terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian daerah.
Tujuh Aspek Strategis Jadi Fokus Penyusunan RUU Kawasan IndustriKomisi VII DPR RI mengidentifikasi tujuh kelompok persoalan yang perlu didalami dalam penyusunan RUU Kawasan Industri.
Aspek pertama mencakup tata ruang dan kepastian status lahan, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, perizinan, dan koordinasi.
Aspek ketiga meliputi ketenagakerjaan dan kontribusi kawasan industri bagi daerah, sementara aspek keempat berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur pendukung di luar kawasan industri.
Aspek kelima mencakup pengawasan serta penegakan sanksi terhadap pengelola kawasan dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya.
Aspek keenam berkaitan dengan kemitraan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, aspek ketujuh mencakup dampak sosial keberadaan kawasan industri terhadap masyarakat sekitar.
Komisi VII juga menghimpun rekomendasi pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan ketentuan dalam RUU tersebut.
DPR Nilai Pengawasan Kawasan Industri Perlu DiintegrasikanIman mengatakan pengaturan pengawasan dan sanksi terhadap kawasan industri saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar pemerintah daerah memiliki kejelasan kewenangan dalam melakukan pengawasan.
“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai peran, kewenangan, dan pengalaman pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan kewenangan di lapangan, termasuk praktik pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pengelola kawasan maupun tenant, mengingat pengaturan pengawasan dan sanksi bagi kawasan industri saat ini masih tersebar di berbagai peraturan dan belum terintegrasi,” kata Iman.
Politikus Partai NasDem tersebut menilai pengalaman pemerintah daerah dapat menjadi masukan penting untuk menyelaraskan regulasi kawasan industri.
Ia berharap aturan yang disusun nantinya mampu memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
Regulasi tersebut juga diharapkan mendukung pengembangan kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Penyusunan RUU Kawasan Industri Telah Melalui Sejumlah TahapanKomisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Kawasan Industri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sepanjang 2026.
Tahapan tersebut mencakup penyusunan naskah akademik dan draf RUU bersama Badan Keahlian DPR RI.
Komisi VII juga telah menggelar diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), rapat dengar pendapat (RDP), serta rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Perindustrian, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), dan sejumlah pakar.
“Kami berharap pertemuan hari ini dapat menjadi ruang diskusi yang terbuka dan konstruktif untuk mendalami berbagai isu strategis,” pungkas Iman.
Karawang Catat Investasi Rp70,78 Triliun dan Produksi Padi 1,19 Juta TonKabupaten Karawang merupakan salah satu pusat industri nasional yang memiliki 13 kawasan industri dengan ribuan perusahaan nasional dan multinasional.
Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, termasuk otomotif, elektronik, logistik, dan manufaktur berteknologi tinggi.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Karawang, realisasi investasi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai lebih dari Rp70,78 triliun.
Selain menjadi pusat industri, Karawang juga memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penghasil pangan nasional.
Pada 2025, produksi padi Karawang tercatat mencapai 1.194.712 ton dengan luas panen lebih dari 202.000 hektare.
Kabupaten dengan luas wilayah lebih dari 1.900 kilometer persegi tersebut terdiri atas 30 kecamatan, 297 desa, dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa.
Komisi VII DPR RI berharap masukan dari Pemerintah Kabupaten Karawang dapat memperkuat penyusunan RUU Kawasan Industri agar pengembangan industri tetap memperhatikan kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan masyarakat.
