JAKARTA, KOMPAS - Dugaan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai end user atau penerima hasil akhir pada kasus dugaan penyadapan ilegal dinilai masih terlalu dini. Pakar menekankan arti penting menggali kemungkinan adanya aktor besar maupun motif politik di balik operasi tersebut. Penyidik perlu membuktikan setiap dugaan berdasarkan hukum yang kuat.
Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta pada Kamis, (12/11/2026), menyampaikan, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah dan menetapkan target penyadapan para korban, sekaligus menjadi penerima hasil akhir penyadapan.
Saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (14/11/2026), Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan di Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, kasus ini harus dilihat melalui dua sisi motif yang berbeda, yakni motif pribadi atau personal dan motif politik.
Terkait temuan penyidik yang menyebut Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diduga sebagai end-user, Muradi menilai adanya motif pribadi memang memungkinkan. Kendati demikian, penyidikan tidak boleh berhenti pada motif pribadi semata.
"Jangan dulu disimpulkan. Biarkan itu jalan yang motif pribadi, tapi, kan, ini banyak data informasi yang kemudian perlu digali lebih dalam. Saya menduga ada unsur motif politiknya, itu yang perlu digali, walaupun mungkin tidak sampai pada level makar," ujar Muradi.
Muradi menilai, dalam konstruksi perkara, penyadapan hanyalah instrumen atau jembatan (bridging), bukan delik yang berdiri sendiri. Ia memandang kejanggalan pada temuan data berbentuk rekaman suara di sistem LIMS (Lawful Interception Management System) harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri siapa pihak yang paling diuntungkan (beneficiary).
"Sebagian besar data ini, kan, masih raw data (data mentah), belum diolah, belum dianalisis. Kalau kemudian Pak Sigit sebagai end-user, dia seharusnya bukan dapat raw data, tapi dia dapat hasil analisis," kata Muradi.
Muradi menyoroti kemunculan nama Brigjen TK yang disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Listyo Sigit saat itu untuk mengolah data. Menurut Muradi, peran tersebut perlu digali lebih jauh guna memastikan apakah pengolahan data semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi Listyo Sigit atau ada pihak lain yang turut menerima hasilnya.
Guna menguji ada tidaknya motif politik, Muradi merinci tiga tahapan yang harus ditelusuri penyidik. Pertama, memeriksa apakah ada aliran informasi dari tim Sigit kepada pihak lain selama kurun waktu Januari 2025 hingga Oktober 2026, mengingat saat itu Listyo Sigit masih berstatus Kapolri aktif.
Kedua, mendalami isi database LIMS untuk melihat apakah data yang diambil hanya terkait aktivitas presiden atau mencakup hal lain. Ketiga, menguji apakah informasi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
"Buat saya, sebenarnya publik perlu tahu untuk mendapatkan gambaran besar dari masalah ini. Jangan sampai nanti semata-mata dibuat bahwa ini masalah pribadi lalu selesai," ujar Muradi.
Muradi menuturkan, pengungkapan motif lanjutan masih terbuka melalui dua mekanisme, yakni sidang etik dan persidangan umum. Ia berharap indikasi motif lain sudah dapat ditarik sebelum kedua tahap tersebut berjalan.
Terkait tata kelola alat LIMS yang mampu menembus gawai melalui jaringan Wi-Fi, Muradi menyebut aturan internal Polri (Perkap/Perpol) sebenarnya sudah memadai karena membatasi otorisasi hanya pada Kapolri dan Kabareskrim.
Menurut Muradi, persoalannya terletak pada penyalahgunaan alat yang kini menyeret sejumlah dugaan pidana sekaligus pelanggaran internal, yang diprediksi berpotensi akan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap para tersangka. Adapun dugaan pidana tersebut mencakup penyadapan ilegal, penyebaran data dan informasi, hingga potensi makar, yang diperkuat dengan penggunaan infrastruktur Polri di luar kewenangannya.
Pemberian sanksi PTDH ini telah dijatuhkan kepada salah satu tersangka yakni Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang digelar pada Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan, pentingnya mengedepankan prinsip due process of law dalam menangani perkara keempat tersangka.
Sugeng menilai, hingga saat ini publik belum mendengar pernyataan resmi maupun pembelaan dari para tersangka ataupun kuasa hukumnya sebagai narasi penyeimbang.
Menurut dia, posisi Listyo Sigit saat ini sedang terpuruk dan disudutkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, hak tersangka untuk melakukan pembelaan diri harus tetap diakomodasi oleh penyidik maupun media.
IPW menyoroti konstruksi hukum terkait dengan dugaan makar dalam perkara ini. Sugeng mendorong penyidik untuk mendalami motif kasus serta mengevaluasi bukti permulaan yang dimiliki.
“Motif tentang makar ini perlu dievaluasi dan didalami. Apakah benar penetapan kasus makar ini sudah cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan?” ujar Sugeng.
Di tengah sorotan tersebut, Sugeng mengapresiasi adanya komitmen Polri untuk menangani perkara ini secara profesional, etis, proporsional, dan akuntabel. Sikap yang merupakan angin segar bagi penghormatan hak asasi manusia ini diharapkan dijalankan secara konsisten oleh penyidik dalam proses penyidikan.
Serial Artikel
Kapolri Beberkan Penyadapan, Sebut Listyo Sigit Diduga Pemberi Perintah Sekaligus ”End User”
Hingga saat ini, kata Kapolri Suyudi, dugaan perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
